Konflik Politik di Papua (Analisis Konflik Kepentingan Freeport vs Indonesia)

PENDAHULUAN

Papua merupakan salah satu diantara 33 provinsi di Indonesia yang juga kaya akan hasil tambang yang tersembunyi. Banyak perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang mempunyai saham di pertambangan di papua ini. Hasil yang mereka peroleh juga sangat sebanding dengan modal yang mereka keluarkan dan malah hasilnya akan menjadi lebih besar. Banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang menanamkan modalnya ke Indonesia karena Indonesia ini memang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia juga kaya akan berbagai macam rempah-rempah. Sejak tahun 1967 PT Freeport sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia mengenai pertambangan yang ada di daerah Papua. Kasus yang terjadi antara Indonesia dengan PT Freeport ini merupakan kasus yang disebabkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk pribadi atau kelompok karena perusahaan PT Freeport ini merupakan perusahaan pertambangan yang besar. Saat ini PT Freeport sedang mencoba membujuk Indonesia untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada tahun 2021 nanti. Dan ini memicu perdebatan antara berbagai pihak karena soal perpanjangan kontrak ini membuat beberapa kasus yang diduga merembet kepada kasus korupsi. Dan saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan sedang menyelidiki kebenaran hal tersebut. Pada tahun ini permasalahan dengan PT Freeport mulai mencuat ke ranah public disebabkan oleh beredarnya suatu rekaman yang membuktikan beberapa oknum ingin mengambil keuntungan pribadi dari kerjasama pertambangan ini.

Latar Belakang Terjadinya Konflik 

Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alamnya melimpah ruah mulai dari sabang sampai merauke. Mempunyai hutan yang beribu-ribu hektar luasnya dan itu menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Indonesia juga kaya akan berbagai macam rempah-rempah. Tidak heran jika Indonesia ini banyak mengekspor rempah-rempah keluar negeri Indonesia. Tidak kalah lagi dengan sumber daya alam tambangnya. Dibawah tanah Negara Indonesia ini tersimpan berbagai macam hasil tambang. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses jika begelut dibidang usaha pertambangan di Indonesia ini. Negara Indonesia yang dilalui oleh garis Khatulistiwa ini membuat Negara Indonesia menjadi subur.

Papua merupakan salah satu diantara 33 provinsi di Indonesia yang juga kaya akan hasil tambang yang tersembunyi. Banyak perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang mempunyai saham di pertambangan di papua ini. Hasil yang mereka peroleh juga sangat sebanding dengan modal yang mereka keluarkan dan malah hasilnya akan menjadi lebih besar. Banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang menanamkan modalnya ke Indonesia karena Indonesia ini memang sangat kaya akan sumber daya alamnya.

Salah satu perusahaan luar negeri terbesar yang mengelola pertambangan di papua ini yakni PT Freeport. Perusahaan ini mempunyai kontrak dengan Indonesia sejak tahun 1967 silam. Pada awal periode pemerintahan Soeharto, Indonesia ini mengalami perekonomian yang kurang baik. Akhirnya Soeharto segera mengambil kebijakan yang nyata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Teori - Teori Konflik

Werh dan Bartos (2003: 67-68) juga memberi teknik pemetaan konflik, yaitu:

Specify the context, yang menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik. Konflik tidak muncul di ruang hampa, bisa muncul dalam konteks politik Negara, keluarga, perusahaan, dan komunitas etnis dan agama.

Indentify the parties, menemukan siapa sajakah yang menjadi pihak-pihak yang berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah mereka yang menggnakan perilaku dan tindakan koreesif dan memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga adalah actor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik.

Separate causes from consequences, seorang peneliti perlu memisahkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan sebab-sebab sampingan dari konflik. Seperti

sebab konflik dari suami istri adalah masalah ekonomi, dan akibat konflik adalah saling menyalahkan atau menyesali keputusan menikah.

Separate goals from interest goals, adalah sasaran selama konflik, lebih spesifik. Misalnya tujuan salah satu pihak selama konflik adalah meminta lawannya menyerahkan senjata sehingga tidak perlu ada kekerasan lagi. Seperti permintaan Indonesia kepada kelompok separatis GAM di Aceh. SIRA meminta referendum pada pemerintah Indonesia, bisa dinilai sebagai tujuan. Sedangkan kepentingan adalah konsekuensi secara keseluruhan yang diinginkan dari hasil konflik oleh seluruh pihak yang terlibat. Misalnya GAM berkepentingan untuk merdeka setelah konflik dengan pemerintah Indonesia.

Understand the dynamics, dinamika adalah perkembangan situasi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak berkonflik.

Search for positive functions, adalah menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada penyelesaiannya.

Understand the regulation potential, bagaimana aturan legal seperti undang-undang bisa mengintervensi atau menggawangi proses konflik.

Sejarah Kasus Freeport di INDONESIA

Indonesia ini kaya akan hasil petambangannya dan warga Negara Indonesia ini kurang mengetahui itu. Pada awal ditemukannya pertambangan ini adalah yakni pada masa penjajahan Belanda silam. Lembaga Geografi Kerajaan Belanda atau yang disebut KNAG ini menjalankan ekspedisi pertama mereka di wilayah Papua dan Johan Carstensz ini berhasil membuat catatan tentang pegunungan salju di Papua. Di tulis dalam catatannya tersebut di dalam pulau Papua ini terdapat gunung yang dilapisi salju berkilau dibagian-bagiannya. Banyak orang yang tidak percaya atau bahkan menertawakan catatan carstenzs ini. Akhirnya pada tahun 1930 seorang pegawai minyak di NNGPM yang bernama Colija dan Dozy merencanakan sebuah ekspedisi untuk mencapai puncak gunung di Papua itu yang terdapat di dalam buku catatan Carstensz. Dan dari ekspidisi inilah menjadi awal pembukaan pertambangan di daerah Papua. Pada tahun 1936 inilah Jean Jacques Dozy pegawai minyak di NNGPM ini menemukan cadangan Ertsberg (gunung bijih). Dan dalam perjalanannya Jean Jacques Dozy ini bertemu dengan Jan Van Gruisen yakni seorang Managing Director Perusahaan Oost Maatchappiji yang mengeksplor batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Dozy memberitahukan kepada Van Gruisen bahwa ia menemukan gunung bijih Ertsberg yang akan dilakukan penilaian. Lalu Van Gruisen ini bertemu dengan Forbes Wilson yakni kepala eksplorasi Perusahaan Freeport Sulphur Company yang mengeksplor tambang belerang di bawah laut. Van Gruisen memberitahukan kepada Wilson bahwa telah ditemukan gunung bijih tersebut dan akhirnya Wilson bersedia mendanai panilaian gunung bijih Etrsberg tersebut atsa saran Van Gruisen.

Setelah merdeka pada awal periode pemerintahan Soeharto, Indonesia ini mengalami perekonomian yang kurang baik. Akhirnya Soeharto segera mengambil kebijakan yang nyata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne William melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada jaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.

Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika. Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam perjanjian Renville.

KASUS KETUA DPR SETYA NOVANTO & PT FREEPORT (PAPA MINTA SAHAM)

Kasus pelanggaran kode etik oleh ketua DPR RI ini mencuat ke publik sejak tersebarnya suatu rekaman yang diduga itu adalah rekaman pertemuan antara ketua DPR RI yakni Setya Novanto beserta dengan seorang pengusaha migas yang bernama Muhammad Reza Chalid dan juga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Pasific Place 8 Juni 2015 lalu. Dalam pertemuan tersebut Setya Novanto menjanjikan bisa membantu perpanjangan kontrak Freeport di Papua yang berakhir pada 2021. Imbalannya, ia meminta 20 persen saham untuk presiden dan wakil presiden. Dia sendiri meminta 49 persen saham Pembangkit Listrik Tenaga Air Urumuka di Paniai, Papua.

Pertemuan tersebut mencuat ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyerahkan transkrip pembicaraan pertemuan Setya Novanto itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Diduga rekaman ini sengaja direkam oleh Presiden Direktur dari PT Freeport yakni Maroef Sjamsuddin untuk bukti pribadinya saja dan ternyata rekaman ini bocor dan terpublikasikan. Dalam rekaman tersebut mereka sedang membahas tentang kelanjutan proyek PT Freeport dan dalam rekaman tersebut Ketua DPR RI ini mencatutkan nama Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negoisasi mereka. Dalam rekaman saya dengarkan tersebut, Ketua DPR RI yakni Setya Novanto memang melanggar kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terdapat di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Menurut pendapat saya, Ketua DPR RI Setya Novanto ini suah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 ini. Yang pertama adalah pada pasal 3 yakni mengenai integritas yang isinya pada ayat 1 : anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, pada ayat, pada ayat 2 : anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku, pada ayat 3 : anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPR dalam wilayah Negara Kesatuan RepubIik Indonesia, pada ayat 4 : anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR, pada ayat 5 : anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut saya, dalam pasal ini Setya Novanto sudah melanggar ayat 1, 2, 4 dan jika benar ia menerima suap dari PT Freeport maka ia juga bisa melanggar ayat 5. Yang kedua adalah pasal 4 yakni mengenai hubungan mitra kerja yang isinya pada ayat 1 : anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja, pada ayat 2 : anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaporan DPR RI Setya Novanto ke Mahmakah Kehormatan Dewan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah melaporkan ketua DPRI RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dasar bahwa Setya Novanto ini telah melanggar kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rekaman yang di dapatkannya dari Presiden Direktur PT Freeport yakni Maroef Sjamsuddin. Maroef Sjamsuddin ini dengan sembunyi-sembunyi merekam pembicaraannya bersama Ketua DPR RI Setya Novanto dan Pengusaha Migas Muhammad Reza Chalid saat mereka mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan kontrak PT Freeport di Indonesia. Dalam pertemuan itu Ketua DPR RI dapat menyanggupi perpanjangan kontrak PT Freeport dan bisa menegoisasi dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga Setya Novanto meminta saham kepada PT Freeport  agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Berikut merupakan poin-poin laporan Menteri ESDM kepada MKD :

Sdr Setya Novanto (SN), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor anggota A-300, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Fraksi Partai Golkar, yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M Reza Chalid (MR) telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, antara jam 14.00 hingga 16.00 WIB, bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat, SN menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI, dan meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. SN tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Keterangan di atas saya peroleh dari Pimpinan PTFI, karena sejak saya menjabat sebagai Menteri ESDM dan memulai proses negosiasi dengan PTFI, saya meminta kepada pimpinan PTFI untuk melaporkan setiap interaksi dengan Pemangku Kepentingan Utama, untuk menjaga agar keputusan apa pun diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi.

Saya berpendapat, seorang Pimpinan DPR yang terhormat menjanjikan suatu keputusan kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Negara Republik Indonesia, seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik, adalah tindakan yang tidak patut dilakukan. Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lenih tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta yang secara aktif ikut terlibat dalam membicarakan hal-hal yang saya uraikan di atas.

Saya melaporkan hal-hal tersebut di atas kepada MKD karena saya percaya pada proses institusional dan konstitusional. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar. lembaga penegak kehormatan DPR ini akan mengambil langkah-langkah yang profesional demi menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagaimana diatur dalam UU 17/2014 Pasal 119.

Sebagai Menteri ESDM yang diberi mandat oleh Presiden RI untuk melakukan penataan sektor energi dan sumber daya mineral, saya berkepentingan untukk membersihkan praktik pemburu rente, yang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan pribadi, yang telah merusak tatanan industri, iklim investasi, dan daya saing ekonomi nasional.

Menurut Wakil Ketua DPR RI yakni Fadli Zon laporan Menteri ESDM Sudirman Said ini merupakan wujud pelemahan lembaga legislatif dan juga menurutnya laporan yang diberikannya kepada MKD itu tidah sah atau ilegal karena dalam ketentuan perundang-undangan yang dapat melapor kepada MKD itu adalah anggota, pimpinan dewan dan masyarakat. Menurut Forum Praktisi Hukum Jakarta (FPHJ) dan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) menyebut seluruh proses terkait kasus Setya Novanto di MKD harus dihentikan karena bukti rekaman yang diserahkan Sudirman Said itu ilegal. Menurut ketua dari FKHK yakni Victor Santoso Tandiasa, Sudirman Said ini sudah melanggar Undang-Undang karena melakukan penyadapan terhadap anggota Dewan dan menurutnya juga penyadapan yang dilakukan oleh Sudirman Said ini hanya akan membuat tatanan legislatif dan eksekutif menjadi kacau, karena semua orang bisa saja jadi saling sadap-sadapan.

Dan sedangkan menurut Surahman Hidayat selaku ketua MKD laporan dari Sudirman Said ini tidak baik. Menurutnya ada dua hal yang memerlukan opini pakar hukum terlebih dahulu. Yang pertama adalah aduan pelanggaran etika anggota dewan, menurut MKD hanya bisa disampaikan oleh masyarakat secara perorangan, anggota dan pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan dewan sedangkan Sudirman Said datang ke MKD bukan sebagai individu-perorangan tetapi sebagai menteri ESDM dan dalam laporan tersebut ia menggunakan surat kop menteri. Perihal yang kedua adalah mengenai laporan dugaan upaya Setya Novanto untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut, belum bisa dibahas di MKD karena data yang disampaikan Sudirman Said belum bisa diverifikasi. Awalnya Sudirman Said datang dengan beberapa lembar transkrip rekaman, lalu dua hari kemudian datang membawa flashdisk. Tapi pembicaraan di flashdisk itu hanya 11.38 menit padahal tertulis di laporan panjang pembicaraan total 120 menit jadi MKD pun mempertanyakan sisa rekaman sekitar 100 menit itu.

HASIL ANALISIS 

Menurut saya, kasus ini perlu ditindak lanjuti dengan teliti karena ini menyangkut aset sumber daya alam Indonesia. PT Freeport ini merupakan perusahaan yang terbesar di Indonesia dan juga di dunia dan pastinya mereka juga tidak akan ragu memberikan dana yang lebih untuk supaya kontrak mereka dapat diperpanjang lagi.

Setya Novanto sebagai ketua DPR RI seharusnya lebih bisa menjaga etikanya saat berhubungan dengan mitra kerja apalagi dengan perusahaan swasta, jangan sampai menimbulkan prasangka-prasangka buruk terhadapnya. Dan juga saat ia berada dalam pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Direktur PT Freeport dan juga pengusaha perusahaan migas seharusnya ia tidak perlu menegoisasi seperti itu karena ia tidak memiliki andil untuk mencatut nama Presiden dan Wakl Presiden ke dalam negoisasi mereka dan juga ia tidak mempunyai andil untuk meminta saham kepada PT Freeport seperti yang dijelaskan di atas tadi. Jika hal ini di setujui oleh Presiden Direktur PT Freeport maka ia bisa dikatakan melakukan hal yang bersifat korupsi. Karena ia memanfaatkan peluang dari negoisasi ini untuk keuntungan dirinya. Dan jika benar seperti itu maka ia bisa dikatakan sangat melanggar kode etik pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015. Pada kasus Donald Trump juga ia dikatakan melanggar beberapa kode etik pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 dan tindakannya itu sangat mempermalukan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengenai laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR RI kepada MKD ini juga perlu ditinjau kembali. Karena ada beberapa pelaporan yang kurang dibuka oleh Meteri ESDM tersebut. Dan tindakan penyadapan tersebut menurut saya tidak sepenuhnya buruk karena pada dasarnya Menteri ESDM kita sejak awal meminta kepada Presiden Direktur PT Freeport supaya tidak lost contact dengannya dan juga ia meminta bahwa semua putusan-putusan yang diambil saat bertemu dengan berbagai orang yang bekerja sama dengan PT Freeport supaya direkam agar tidak Menteri ESDM tau segalanya dan supaya tidaka ada atau menjauhkan dari orang-orang yang mau mengambil kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Kabar terbaru dari Menteri ESDM ia mengemukakan bahwa dirinya sudah tidak ada urusan dengan Setya Novanto sejak ia melaporkan kasus tersebut kepada MKD.

KESIMPULAN

PT Freeport ini sudah sejak lama bekerjasama dengan Negara Indonesia sejak tahun 1967 lalu kontraknya habis. Dan pada periode pemerintahan Soeharto saat Indonesia sedang krisis ekonomi dan PT Freeport melihat peluang tersebut maka PT Freeport mengajukan kontrak kerjasama pertambangan kembali PT Freeport dengan Indonesia dan kerjasama itu berlangsung sampai sekarang. Tapi semakin kesini PT Freeport ini merugikan Indonesia dari aspek pengeksplorannya, aspek lingkungannya, dan lain-lain. Saat ini PT Freeport sedang mencoba membujuk Indonesia untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada tahun 2021 nanti. Dan ini memicu perdebatan antara berbagai pihak karena soal perpanjangan kontrak ini membuat beberapa kasus yang diduga merembet kepada kasus korupsi. Dan saat ini MKD sedang menyelidiki kebenaran hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sihaloho,Markus.J. 2015. Ini 6 Point Laporan Menteri ESDM ke Majelis Kehormatan DPR. [serial online]. http://www.beritasatu.com/nasional/322709-ini-6-poin-laporan-menteri-esdm-ke-majelis-kehormatan-dpr.html. [11 Desember 2015]

Adt. 2015. Pelaporan Menteri ESDM Terkait Setnov, Fadli Zon : Upaya Pelemahan Legislatif. [serial online]. http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/11/30/49061/0/25/Pelaporan-Menteri-ESDM-Terkait-Setnov-Fadli-Zon-Upaya-Pelemahan-Legislatif. [11 Desember 2015]

Hidayat,rafki. 2015. MKD Anggap Pengaduan Soal Setya Novanto “Kurang Laik”. [serial online]. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151123_indonesia_mkd_setyanovanto. [11 Desember 2015]

Admin. 2015. Ini Pasal Kode Etik yang Diduga Dilanggar Novanto-Fadli Dkk. [serial online]. http://www.pejabatpublik.com/wp/ini-pasal-kode-etik-yang-diduga-dilanggar-novanto-fadli-zon-dkk/. [11 Desember 2015]

Fid. 2015. Ketua DPR Bongkar Tujuan Buruk PT Freeport Indonesia. [serial online]. http://news.okezone.com/read/2015/11/17/337/1250989/ketua-dpr-bongkar-tujuan-buruk-pt-freeport-indonesia. [11 Desember 2015]

Susan, Novri. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana

Contoh Konflik Politik di Malaysia

Konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat yang dilaksanankan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legeselatif, yudikatif dan eksekutif. Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya,juga prilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

Sejak merdeka pada tahun 1957 hingga saat ini, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) selalu menjadi partai pemenang dan berkuasa di Malaysia. Namun, pada Pemilu 2008 yang lalu, UMNO dikejutkan koalisi partai oposisi—Democratic Action Party, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR)—yang mampu meraih 82 kursi dari total 222 kursi di parlemen. Sebelumnya, UMNO selalu dominan dengan menguasai lebih dari dua pertiga kursi parlemen. Keberhasilan oposisi meraih 82 kursi parlemen dan menang di 5 negara bagian (Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Penang) itu merupakan pukulan telak bagi UMNO. Hal tersebut tidak lepas dari ketokohan Anwar Ibrahim yang mampu menghimpun kekuatan oposisi.

Persaingan politik di Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Melayu dan Islam yang begitu dominan. Budaya Melayu dan pengaruh kerajaan yang masih eksis membuat politik Malaysia menjadi lebih santun dan jarang terjadi demonstrasi yang anarki. Masyarakat Malaysia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis, tidak menjadi penghalang untuk membangun negara yang kuat dan rukun. Budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang dominan menjadi semakin kuat karena faktor kesultanan yang memberi dukungan kepada eksistensi Islam dan budaya Melayu.

Baca Juga: Pengertian Konflik & Konflik Politik

Potensi konflik di Malaysia

Potensi konflik politik di Malaysia memang tidak bisa dihindari, khususnya antara UMNO yang dianggap sekuler dan PAS sebagai partai Islam. Kedua partai sama-sama memperebutkan pemilih dari massa Melayu dan Islam. Lebih-lebih pada masa kampanye politik, potensi konflik itu semakin nyata. UMNO sebagai partai sekuler berbasis etnis Melayu mengklaim berkomitmen kuat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan menuduh PAS sebagai partai tradisional yang menghambat kemajuan. PAS sebagai partai Islam mengklaim lebih Islami dan menuduh UMNO banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Sumber konflik kedua partai tersebut adalah isu-isu Islam dengan penafsiran masing-masing. Strategi politik itu wajar mengingat suara pemilih yang mereka perebutkan adalah masyarakat Melayu yang berkomitmen kuat kepada Islam.  Bagi masyarakat Melayu, budaya mereka tak bisa dipisahkan dari Islam. Itu sebabnya, partai-parti yang berbasis Melayu, baik UMNO, PAS, maupun PKR, selalu membawa isu Islam dalam strategi politik mereka. Bahkan, UMNO—baik di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, maupun Najib Razak—memunculkan gagasan baru Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari adalah menegaskan peran utama pengetahuan dalam Islam dan berupaya mencapai sepuluh prinsip utama mulai dari keimanan, keadilan, hingga kehidupan yang berkualitas.

Baca Juga: Contoh Konflik di Indonesia

UMNO sebagai partai penguasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjawab berbagai kritik yang dilontarkan PAS terkait dengan kemajuan Islam di Malaysia. Meskipun UMNO sebagai partai sekuler, kebijakan politik UMNO banyak yang mendukung kemajuan Islam. Pemerintah mendirikan Bank Islam, Universitas Islam Internasional, Asuransi Islam, hingga mendukung kemajuan dakwah lewat berbagai dukungan dana dari tingkat desa hingga nasional. Sejumlah tindakan nyata UMNO selama ini tetap dalam bingkai pluralisme sehingga tidak memicu gejolak. Sebagai partai penguasa, UMNO bisa lebih leluasa membuat sejumlah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, apa pun etnis dan agamanya. UMNO yang dominan etnis Melayu tidak hanya mengutamakan pembangunan untuk Melayu dan Islam, tetapi juga bagi etnis China dan India. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme di Malaysia dikelola dengan baik dalam prinsip kesatuan. Bagi PAS sebagai partai oposisi, sejumlah kebijakan politik yang dibuat pemerintah/UMNO hanyalah strategi politik untuk memengaruhi masyarakat Melayu. Menurut PAS, dukungan UMNO terhadap Islam belum menyentuh esensi Islam.

Konflik malaysia dengan negara lain.

Konflik politik malaysia pada pasca kemerdekaan terjadi pada masalah perebutan atau persangaingan tentang perbatasan wilayah. Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas teritorial. Masalah tersebut timbul akibat kebijaksanaan kaum penjajah (Eropa) yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara. Mereka telah menetapkan batas-batas ini dengan sewenang-wenang dan kadang-kadang tidak jelas. Batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh mereka lebih berdasarkan atas kekuasaan politik yang dirubah menjadi suatu negara. Pertimbangan utama yang mempengaruhi negara-negara penjajah dalam menetapkan batas-batas kekuasaan mereka adalah bentuk fisik, kenyamanan pemerintah, dan kompromi antara aspirasi lawan-lawan mereka.

Baca Juga : Penyebab Konflik Politik 

Karena batas-batas yang ditetapkan tidak jelas, banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda yang menyebabkan garis batas yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka. Negara-negara penggantinya cenderung menerima batas-batas yang ada jika menguntungkan mereka. Jika batas-batas yang ada dianggap tidak menguntungkan, mereka akan mengeluh bahwa batas-batas tersebut telah ditetapkan secara sewenang-wenang oleh para penjajah. Selain itu tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara penjajah dan negara penggantinya makin merumitkan masalah sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara ASEAN baik sebelum maupun sesudah organisasi ini terbentuk. Sengketa-sengketa ini masih mempunyai potensi konflik bagi hubungan intra-ASEAN yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan.

Beberapa Contoh konflik politik malaysia dengan negara lain :

Malaysia dan Singapura telah terlibat dalam sengketa pulau Batu Putih (Pedra Branca) yang beralokasi dekat pantai Johor. Di lain pihak Singapura menuntut pulau Baru Putih berdasarkan kepada pengoperasian the harsburgh Light yang didirikan Inggris di pulau ini dan melaksanakan pengawasan sejak tahun 1840. Pada tahun 1989 Singapura mengusulkan arbitrasi melalui Mahkamah Pengadilan Internasional (The International Court of Justice/ICJ) untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Tetapi belum ada usaha lebih lanjut untuk merealisasikannya.[6]

Sumber : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Pedra_Branca_Map.svg/350px-Pedra_Branca_Map.svg.png

Malaysia dan Philipina sempat mengalami ketegangan karena sengketa Sabah yang berlokasi di bagian utara Pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan hampir mengancam persatuan ASEAN pada awal pembentukanya ketika timbul insiden Corregidor tahun 1968. Filipina menuduh sabah telah dijadikan tempat latihan pemberontak Moro Muslim berkaitan dengan kehadiran sekitar 300 000 pengungsi Filipina di wilayah tersebut. Ketegangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Persiden Marcos melepaskan tuntutan Filipina terhadap Sabah pada KTT (Konfrensi Tingkt Tinggi) ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur.[7]

Sumber :http://assets.kompas.com/data/photo/2013/03/04/1518132-peta-sabah-620X310.jpg

Malaysia dan Indonesia dalam kasus Blok Ambalat, misalnya, kekuatan kapitalisme global jelas terlibat. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan kaya potensi minyak dan terumbu karang tersebut, yang nyaris menimbulkan konfrontasi jilid II, antar kedua negara, sesungguhnya tak lain akibat ulah Inggris. Demi keinginan sebuah perusahaan raksasa perminyakan yang berminat mendapatkan konsesi disana, Inggris semula mendekati Indonesia. Pihak Indonesia melalui kementrian Lingkungan Hidup menentang keras keinginan tersebut. Keberatan itu terutama mengingat daerah di sekitar blok Ambalat memiliki kekayaan sumber daya hayati yang tak ternilai dengan ragam terumbu karang dan ekosistemnya yang luar biasa. Sampai pada satu ketika diketahui adanya aktivitas pencarian sumur minyak lepas pantai oleh Shell di kawasan Blok Ambalat. 

Sumber :https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHPcck8smvhuL_NyoaOBZUoz1OrZC-qV8Ee9QPOTcKAEaAlz_NZo683VNJhYcNkKfmEnkjRLid2jJMb5ZtJ5z6aFsWdIQHEw_ZjIuLfl6QSQw4gecXpi2TDjiR5B524_nlmSSx4GG3f94/s320/bukan-ambalat-ini2.jpg

Dari tiga kasus di atas, masalah persengketaan malaysia tentang perbatasan awalnya permalasalah historis. Timbulnya persaingan dan mempertahan wilayah pada saat ini terjadi karena ketidakadapastian dari bangsa koloni saat itu.

3 Pendekatan Teori Perbandingan Politik

Terdapat 3 PENDEKATAN PERBANDINGAN POLITIK yang harus kita pelajari dalam kajian materi kuliah teori perbandingan politik, berikut ini ulasan lengkapnya:

Pendekatan Tradisional

Pendekatan tradisional secara historis saling menghubungkan fakta dan nilai dalam studi politik perbandingan. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada struktur negara, pemilihan umum, dan partai-partai politik. Ia cenderung menggambarkan institusi-institusi politik tanpa mencoba memperbandingkannya, bukannya mengidentifikasi tipe-tipenya, misalnya institusi parlementer terhadap institusi presidensial.

Studi-studi tradisional biasanya membatasi pengujian mereka pada institusi-institusi Eropa Barat, khususnya apa yang disebut demokrasi-demokrasi perwakilan Inggris Raya, Perancis, Jerman, dan Swiss.

Pendekatan Behavioralisme

pendekatan perilaku yang merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan uraian penjelasan, kesimpulan, dan penilaian berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan dan standar-standar kekuasaan maupun etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang menjadi karakteristik pendekatan tradisional kontemporer.

Kecenderungan riset behavioral dalam politik telah menuju pada pembentukan model-model yang konsisten secara logika di mana ‘kebenaran’ diturunkan secara deduktif. Dalam upaya untuk membedakan antara penelaahan mode-mode behavioral dan tradisional, telah diidentifikasi adanya doktrin utama ‘kredo behavioral’, yaitu :

1. Keteraturan atau keseragaman perilaku politik;
2. Verifikasi atau pengujian validitas generalisasi atau teori tersebut;
3. Teknik-teknik pencarian atau interpretasi data,
4. Kuantifikasi dan pengukuran dalam rekaman data;
5. Nilai-nilai yang membedakan antara dalil-dalil yang berhubungan dengan evaluasi etis dan yang berkaitan dengan penjelasan empiris;
6. Sistematisasi riset, ilmu murni, atau pencarian pemahaman dan penjelasan perilaku sebelum menggunakan pengetahuan sebagai solusi permasalahan sosial;
7. Integrasi riset politik dengan riset-riset ilmu sosial lainnya.

Pasca Behavioralisme

kredo paska behavioral terdiri dari sejumlah doktrin:

Pertama, substansi mendahului teknik sehingga permasalahan sosial yang mendesak menjadi lebih penting daripada peralatan investisigasi.

Kedua, behavioralisme bersifat konservatif dan terbatas pada abstraksi, bukannya kenyataan saat-saat krisis.

Ketiga, ilmu tidak dapat bersikap netral ketika dilakukan evaluasi, fakta tidak dapat dipisahkan dari nilai dan alasan-alasan nilai harus dikaitkan dengan pengetahuan.

Keempat, kaum intelektual harus mengemban tanggung jawab masyarakat mereka, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam peradaban dan tidak semata-mata menjadi sekelompok teknisi yang terisolisasi dan terlindung dari isu-isu dan permasalahan yang melingkupi pekerjaan mereka.

Kelima, para intelektual harus menerapkan pengetahuan dan terlibat dalam pembentukan ulang masayarakat, dan keenam, para intelektual harus memasuki kancah perjuangan mutakhir dan berpartisipasi dalam politisasi institusi-institusi profesi dan akademik.

Pendekatan Perbandingan Politik dan Beberapa Karakteristiknya

Pendekatan Tradisional	Pendekatan Behavioral	Pendekatan Pasca-behavioral
Saling mengaitkan fakta dan nilai	Memisahkan fakta dan nilai	Fakta dan nilai diikat pada tindakan dan relevansi
Perspektif dan normative	Nonperspektif, Objektif dan empiris	Bersifat humanistik dan berorientasi masalah, normative
Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif dan Kuantitatif
Berkaitan dengan ketidakteraturan dan keteraturan	Berkaitan dengan keseragaman dan keteraturan	Berkaitan dengan keteraturan dan ketidakteraturan
Konfiguratif dan non komparatif, berfokus pada negara-negara individual	Komparatif, berfokus pada beberapa negara	Komparatif, berfokus pada beberapa negara
Etnosentris, secara khusus berfokus pada demokrasi-demokrasi Eropa Barat	Etnosentris, secara khusus berkaitan dengan model Anglo-Amerika	Secara khusus berorientasi pada dunia ketiga
Deskriptif, sempit dan statis	Abstrak, berideologi konservatif dan statis	Teoritis, radikal dan berorientasi hasil
Berfokus pada struktur-struktur formal (institusi dan pemerintah)	Berfokus pada struktur-struktur dan fungsi-fungsi (kelompok) formal dan informal	Berfokus pada hubungan dan konflik kelas serta kelompok

Strategi Marketing Politik PKS Pada Pemilu Tahun 2014

STRATEGI MARKETING POLITIK KADER PEREMPUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN CIAMIS

Yoghi Kurniawan Prathama¹

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Siliwangi

Jl. Siliwangi no.24 Tasikmalaya 46115 Telp. (0265) 323537

E-mail: yoghifmn@gmail.com

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana strategi marketing politik kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ciamis. Fokus kajian menekankan pada strategi  marketing politik Ibu Ipah Hudaifah dan ibu Rini Kustantri dalam pemenangannya serta  faktor pendukung dan penghambat strategi marketing politik yang dijalankan dalam pemenangannya di Pemilu Legislatif Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus,informan dipilih dengan menentukan informan kunci yang memahami konteks permasalahan yang sedang diteliti, pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam dan analisis data menggunakan teknik analisis Interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi marketing politik yang digunakan kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemenangannya di Pemilu Legislatif Tahun 2014 yakni menggunakan strategi Push Marketing dan Strategi Pass Marketing. Strategi Push marketing dilakukan dengan melakukan sentuhan langsung dengan masyarakat atau pemilih melalui beragam kegiatan seperti pengajian majelis taklim, bakti sosial, peringatan hari besar keagamaan, pawai, dan ikrar janji caleg. Sementara strategi pass marketing yang dilakukan yakni dengan menentukan influencer yang tepat dalam penggalangan suara, dalam hal ini ketokohan influencer berpengaruh besar untuk meyakinkan pemilih. Beberapa influencer yang terlibat adalah tokoh-tokoh ternama seperti pimpinan Ponpes Miftahul Huda 2, Ketua FPI Kabupaten Ciamis, Anggota DPR RI KH. Surahman Hidayat, dan Jaringan Alumni Ponpes Miftahul Huda 2, serta peranan tim sukses inti caleg. Kemudian dalam strategi marketing politik yang dijalankan, kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera juga menggunakan pendekatan 4p yakni Product, Promotion, Price, dan Place. Faktor pendukung keberhasilan strategi marketing politik yang dijalankan ialah panjangnya waktu sosialisasi, peranan tim sukses inti yang bekerja secara massif, serta ketokohan influencer yang digunakan. Faktor penghambat secara internal yakni gesekan antar caleg dalam satu partai terutama dalam penentuan lokus sosialisasi, dan faktor biaya politik yang cukup besar. Sementara faktor penghambat dari eksternal yakni stereotipe negatif masyarakat terhadap partai tentang catatan hitam masa lampau dengan kasus korupsi impor daging sapi dan isu-isu negatif yang berasal dari kontestan dari partai lain.

Kata Kunci: marketing politik, partai politik, pemilu, pks,  perempuan

ABSTRACT

This study aims to determine the depth of how political marketing strategy promotes women cadre of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the Legislative Elections 2014. The focus of this study emphasize the political marketing strategy of Mrs. Ipah Hudaifah and Mrs. Rini Kustantri in her winnings well as enabling and inhibiting factors of political marketing strategies that run in legislative elections 2014. The method used is qualitative case study approach, the informant chosen to determine informants the key to understand the context of the issues under investigation, documentation and data collection using in-depth interviews and analysis of the data using Interactive analysis techniques. The results showed that the use of political marketing strategies of women cadres in Partai Keadilan Sejahtera (PKS) intheir winnings in legislative elections 2014 that uses Push Strategy Marketing and Pass Strategy Marketing. Push marketing strategy is done by direct contact with the public or through a variety of activities such as voter Majelis Taklim, social work, warning religious holidays, parades, and pledge promise candidates. While the marketing strategy that made the pass to determine the appropriate influencers in raising the voice, in this case the figure of great influence influencers to convince voters. Some influencers involved is celebrated figures such as The leader of Ponpes  Miftahul Huda 2, Chairman of the FPI Ciamis, Member of Parliament KH. Surahman Hidayat, and Miftahul Huda 2 Boarding  School Awardee Network, and the role of the core team of the successful candidates. Then the political marketing strategy executed, women cadres PKS also use the approach “4P”  that is Product, Promotion, Price, and Place. Factors supporting the success of the marketing strategy is long-run political socialization time, the role of a successful team working massive core, as well as influencers personal used. Internal factors inhibiting the friction between candidates in the party, especially in the determination of the locus of socialization, and a factor of considerable political cost. While external factors inhibiting the negative stereotypes of society against the party on the black notes of the past with the corruption case of imported beef and negative issues from contestants from the other party.

Key Word : political marketing, political parties, elections, women

I.      PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang Masalah

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik, khususnya politik praktis dewasa ini memiliki peran yang penting. Dimana keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peranan dan fungsi untuk menjamin hak-hak perempuan, khususnya sebagai upaya pengembangan program-program pemberdayaan perempuan.

Realitanya dewasa ini eksistensi keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik masih dibilang rendah, meskipun terdapat  beberapa peraturan yang telah menjamin eksistensi perempuan dalam ranah politik. Misalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta Undang- Undang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Peraturan lainnya yakni terdapat pada Pasal 8 butir (d) Undang- Undang  Nomor 10 Tahun 2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang kurangnya 30%  keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 Undang - Undang Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dari beberapa peraturan perundangan yang telah disebutkan, ternyata belum mampu menjamin peningkatan eksistensi perempuan dalam aktivitas politik. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor lain yang menjadi penyebab minimnya aktivitas perempuan dalam ranah politik, salah satunya kemampuan politik perempuan diragukan untuk melakukan aktivitas politik praktis dan menduduki jabatan-jabatan publik sebagai pembuat keputusan. Minimnya keterwakilan perempuan di arena politik khususnya di lembaga  legislatif dilandasi beberapa faktor, seperti faktor sosial-kultural, faktor budaya patriarki masyarakat indonesia, faktor cost politik dalam kontestasi pemilu yang tinggi, hingga faktor agama yang sedikit menghambat eksistensi perempuan dalam aktivitas politiknya (Gratton, 2011). 

Di Kabupaten Ciamis, pada pemilu legislatif tahun 2014 ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif  stagnan tidak mengalami perubahan secara kuantitas yakni empat (4) kursi. Akan tetapi dari keempat perwakilan perempuan tersebut, tiga diantaranya merupakan pendatang baru dan satu merupakan incumbent. Berdasarkan partai pengusungnya, keterwakilan perempuan tersebut juga direpresentasikan dari dua kutub partai yang berbeda yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Perbedaan platform kedua partai tersebut menjadi menarik dalam strategi politik dan marketing politik keempat keterwakilan perempuan tersebut. Namun peneliti memiliki ketertarikan terhadap dua kader perempuan PKS yang lolos menjadi “penghuni” baru DPRD Kabupaten Ciamis periode 2014-2019. Ketertarikan ini didasari bahwa PKS sebagai partai islam dan berbasis masa islam mampu mendobrak stereotipe yang berkembang selama ini, dimana “tafsir” agama menjadi salah satu penghambat eksistensi perempuan dalam ranah politik. Kedua kader perempuan PKS tersebut yakni Ibu Ipah Hudaifah mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Ciamis dengan perolehan suara sebanyak 4.289 dan Ibu Rini Kustantri yang mewakili Dapil 4 memperoleh suara sebanyak 3.171 (Sumber: KPUD Ciamis). 

Berikut ini adalah data seluruh calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ciamis berdasarkan daerah pemilihannya, dan pengklasifikasian berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1

Jumlah Calon Legislatif Berdasarkan Jenis Kelamin per-Dapil

Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ciamis

No	Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dapil 1	76	44	120
2	Dapil 2	72	36	108
3	Dapil 3	58	33	91
4	Dapil 4	54	35	89
Jumlah		260	148	408

             Sumber: KPUD Ciamis

Dari tabel diatas, bisa kita lihat bagaimana proporsi perbandingan antara calon legislatif perempuan dengan laki-laki, selain itu kita bisa melihat bagaimana pemenuhan aturan kouta 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap di pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa calon legislatif perempuan sebanyak 148 orang dari jumlah keseluruhan 408 calon legislatif dari empat daerah pemilihan, jika dipresentasikan berkisar 36,27 % (perseratus) keterwakilan perempuan yang turut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ciamis.

Sementara untuk melihat proporsi keterwakilan perempuan Partai Keadilan Sejahtera dan perbandingannya dengan jumlah calon legislatif laki-laki bisa dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2

Jumlah Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera

Berdasarkan Jenis kelamin per-Dapil

Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ciamis

                                                                                              

No	Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dapil 1	7 orang	4 orang	11 orang
2	Dapil 2	6 orang	4 orang	10 orang
3	Dapil 3	5 orang	3 orang	8 orang
4	Dapil 4	4 orang	3 orang	7 orang
Jumlah		22 orang	14 orang	36 orang

Sumber : KPUD Ciamis

Dari tabel diatas, bisa dilihat bagaimana perbandingan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam daftar calon tetap di pemilu legislatif tahun 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera. Jika dipresentasekan, 14 orang keterwakilan perempuan dari jumlah keseluruhan calon legislatif yakni 36 orang berkisar 38% keterwakilan perempuan dalam DCT Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum legislatif di Ciamis.

Keberhasilan  DPD Partai Keadilan Ciamis Kabupaten Ciamis dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dan mendudukan dua kader perempuan terbaiknya tersebut yang lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis, menjadi bukti keseriusan partai dalam menjalankan amanat konstitusi dan peningkatan peran perempuan di bidang politik. Namun, untuk memenangkan pemilihan umum (pemilu) sangat diperlukan strategi politik dan visi yang jelas untuk menarik suara pemilih (vote geters). Strategi politik yang dibuat haruslah memiliki inovasi,  kreatifitas, dan nilai-nilai yang akan di distribusikan kepada masyarakat oleh partai politik maupun calon anggota legislatif dari partai politik tersebut. Strategi politik ini dikenal dengan pemasaran politik atau political marketing. Menurut Nursal (2004), Political Marketing ialah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Hal yang perlu ditekankan dalam strategi political marketing adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk mempermudah politisi dan partai politik agar lebih efisien dalam membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat.

Dengan mencermati latar belakang masalah diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji mengenai strategi marketing politik yang dilakukan dua kader perempuan DPD PKS Kabupaten Ciamis, yakni Ibu Ibah Hudaifah dan Ibu Rini Kustantri dalam pemenangannya di kontestasi pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2014-2019. Serta mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi marketing politik yang dijalankan dalam kontestasi pemilihan umum tersebut.

1.2.      Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris, dimana kedalaman data menjadi faktor utama kualitas penelitian (Masyhuri, 2008). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai suatu penyelidikan intensif tentang seorang individu atau unit sosial yang kecil dengan lebih mendalam, serta berusaha untuk menemukan semua variabel penting terkait dengan subjek penelitian (Ary dalam Idrus, 2007). 

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Dimana peneliti memilih informan kunci yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Namun dalam penelitian di lapangan, peneliti menyadari akan ada perkembangan dan perluasan informan, maka dalam pengumpulan data di lapangan peneliti juga menggunakan pengembangan teknik snowball sampling. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi, serta proses analisis data menggunakan teknik analisis data Interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

  II.   HASIL PENELITIAN

2.1Strategi Marketing Politik Kader Perempuan PKS

Marketing politik merupakan serangkaian aktivitas terencana, taktis, berdimensi jangka panjang dalam menyebarkan makna politik kepada pemilih (Nursal,2004). Tujuannya untuk membentuk dan menanmkan harapan, sikap, keyakinan, dan orientasi perilaku pemilih agar menjatuhkan pilihannya pada kandidat atau partai tertentu secara konsisten.

Peran marketing sangat penting dalam suksesi partai politik maupun politikus dalam kontestasi pemilihan umum, dalam penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana strategi marketing politik kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Ciamis. Dalam menganalisa strategi marketing politik, digunakan beberapa pendekatan salah satunya yakni bauran marketing politik (mix marketing politik), dimana proses marketing politik setidaknya harus digerakkan oleh empat elemen utama yakni price, product, place and promotion (Niffemmeger dalam Firmanzah, 2012). Pendekatan lainnya dalam dalam menganalisis marketing politik dikenal dengan strategi pendekatan pasar yakni strategi push marketing, pass marketing, dan pull marketing (Nursal dalam Firmanzah, 2012).

2.1.1  Strategi Marketing Politik Ibu Ipah Hudaifah

Bauran Marketing Politik

1)   Product

Elemen yang pertama dari bauran marketing politik ialah product. Product yang di maksud adalah program yang ditawarkan suatu institusi politik kepada pemilih untuk nantinya direalisasikan dan dinikmati oleh konstituen pasca terpilih dalam pemilihan umum, Niffenneger (dalam Firmanzah, 2012) membagi tiga produk politik kedalam tiga kategori yakni platform partai, catatan masa lampau, dan ciri pribadi.Pertama kita lihat bagaimana produk marketing politik kader perempuan PKS yakni Ibu Ipah Hudaifah dalam pemilu legislatif tahun 2014.

Ibu Ipah Hudaifah merupakan wajah baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, tidak banyak program atau produk yang ditawarkan kepada pemilih dikarenakan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada politikus atau anggota dewan, maka untuk meraih simpati dan suara, program yang dilakukan oleh Ibu Ipah dan tim suksesnya yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menjelaskan tugas pokok dan fungsi anggota legislatif, serta menonjolkan citra Ibu Ipah sebagai santri. Pendidikan politik yang dimaksud adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang makna politik dan pemilu, kemudian meluruskan persepsi masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi anggota legislatif, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak politik transaksional seperti “serangan fajar” dan “money politik”.

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa program yang ditawarkan sejalan dengan platform partai PKS sebagai partai dakwah, bahwa tujuan utama dalam aktivitas politik adalah bagaimana menyuarakan dakwah dalam setiap aktivitas. Cara yang dilakukan Ibu Ipah dan Timses yakni melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, pengajian-pengajian, serta kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya dalam memperingati hari-hari besar keagamaan maupun hari besar nasional.Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun mencerminkan bagaimana catatan lampau partai yang sudah melekat di masyarakat atau citra partai di masyarakat bahwa PKS sebagai partai dakwah dan agamis, seringkali melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.Meskipun memang catatan hitam partai dalam kasus korupsi impor daging sapi menjadi salah satu penghambat yang dirasakan partai dan calon legislatif di pemilu tahun 2014.

Produk lainnya bisa dilihat dari bagaimana timses mengemas citra politik (ciri pribadi) Ibu Ipah di Masyarakat. Dengan latar belakang bahwa sebelumnya Ibu Ipah bukanlah kader  PKS maka timses mencoba cara untuk lebih menunjukan citra Ibu Ipah dengan karakter santrinya, dikarenakan sebagai orang baru di dunia politik dan bukan elit politik, jelas bahwa Ibu Ipah tidak populer di tengah masyarakat.

2)   Promotion

Pasca pengemasan suatu produk politik, langkah selanjutnya dalam bauran marketing politik yakni bagaimana upaya menyebarluaskan produk politik yang ada, istilah tersebut dikenal dengan promosi (promotion). Cangara (2009) mendeskripsikan promosi sebagai usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian konsumen atau pemilih melalui teknik-teknik komunikasi, baik melalui media massa cetak atau elektronik maupun komunikasi antar pribadi.

Promosi politik diidentikan dengan aktivitas kampanye semata, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa promosi tidak terbatas pada massa kampanye, akan tetapi berlangsung secara kontinyu dan permanen (Butler & Collins dalam Firmanzah, 2012). Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana proses promosi yang dilakukan oleh Ibu Ipah.

Dari data hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses promosi, militansi tim sukses berperan penting. Ibu Ipah sendiri dengan background pesantren Miftahul Huda 2 diuntungkan dengan banyaknya amunisi tim sukses yang dapat di gerakan mulai dari santri dan jaringan alumni. Tim sukses Ibu Ipah dikenal dengan “Gerakan Santri untuk Negeri” yang dipimpin oleh H.Epung sebagai ketuanya. Terdapat beberapa struktur yang memiliki fungsi tersendiri dalam tim ini yakni: 1)Timbel (Tim Bleweh), 2)Tim Pemantau, 3) Tim Dapur, dan 4)Tim 9 Mubaligh Muda.

Peneliti melihat bahwa dalam melakukan promosi terdapat dua elemen penting dalam suksesi kemengan Ibu Ipah. Pertama adalah “GESIT” atau Gerakan Silaturahmi kemudian promosi melalui media sosial. Gerakan Silaturahmi merupakan program yang dicanangkan DPD PKS Kabupaten Ciamis sebagai strategi utama yang harus dilakukan Calegnya, akan tetapi dalam pengemasannya tergantung bagaimana caleg dan tim sukses inti caleg.

Kedua, adalah promosi melalui media sosial.Media sosial yang digunakan Ibu Ipah dalam strategi marketing politiknya yakni penggunaan media sosial facebook.Ibu Ipah dan Timses membuat satu akun facebook dengan nama “Bobotoh Miss Ipah” dan satu group yakni “100 ribu suara untuk Ibu Ipah”. Tujuan dari pembuatan akun di media sosial ini tentu saja untuk mempromosikan sosok Ibu Ipah, khususnya pengguna media sosial yang kebanyakan pemilih pemula. Akan tetapi menurut Ibu Ipah (Wawancara, 19/1/2014) menyebutkan bahwa ide awal pembuatan akun facebook  adalah untuk menjaring komunikasi dengan jaringan alumni Ponpes Miftahul Huda 2, dengan terjalinnya komunikasi tersebut diharapkan bisa menjadi strategi pemasaran Ibu Ipah yang lebih luas. Pernyataan lainnya disampaikan oleh H.Epung selaku ketua Timses IbuIpah  bahwa selain menggalang kembali jaringan alumni, pembuatan akun media sosial juga sebagai upaya untuk meraih simpati dari kalangan pengguna media sosial seperti kalangan muda, dan pemilih pemula. Pengemasan konten promosi dalam akun media sosial tersebut pun dikemas secara menarik dan kontekstual.

3)   Price

Elemen lainnya dalam bauran marketing politik adalah Price (harga).Harga dalam marketing politik mencakup tiga hal yakni harga ekonomi, psikologis, sampai ke citra nasional (Niffeneger dalam Firmanzah, 2012).Harga ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama kampanye, mulai dari biaya iklan, publikasi, dan biaya administrasi lainnya.Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, etnis, agama, dan pendidikan seorang kandidat.Harga citra nasional berkaitan apakah pemilih merasa kandidat tersebut bisa memberikan citra positif atau kebanggaan nasional atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim sukses Ibu Ipah, yakni Bapak Asep Saeful Hiar menyebutkan bahwa dalam pencalonan dan pemenangan Ibu Ipah di Pemilu legislatif tahun 2014 ini tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak bila dibandingkan dengan kontestan lainnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pemenangan Ibu Ipah berkisar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), pengeluaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi dan pemenangan IbuIpah, mulai dari pembuatan baliho, spanduk, stiker, dan parcel. Sumber dana dikelola oleh “Tim Dapur”. Tim Dapur bertugas untuk mencari sumber dana dan mengalokasikannya, sumber dana yang didapat diantaranya bersumber dari usaha mandiri yakni dengan membuat jajanan untuk dijual kepada santri di Ponpes Miftahul Huda 2, kemudian bantuan dana dari Caleg Provinsi dan Pusat.

Kecilnya harga ekonomi yang dikeluarkan disebabkan Ibu Ipah didukung oleh harga psikologis yang baik.Background Ibu Ipah sebagai santri Miftahul Huda 2 mampu menumbuhkan persepsi baik di tengah masyarakat, karena secara psikologis pondok pesantren Miftahul Huda 2 telah memiliki nama tenar di masyarakat, maka dari itu kepercayaan kepada sosok Ibu Ipah pun sangat besar. Hal tersebut didukung pula dengan kapasitas pendidikan dan pengetahuan yang mumpuni, baik pengetahuan umum, agama, dan pengalaman berorganisasi Ibu Ipah.

4)   Place

Elemen terakhir dalam bauran marketing politik adalah Place. Niffenneger (dalam Firmanzah, 2012) menjelaskan bahwa Place berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan pemilih atau calon pemilih. Sebuah institusi politik atau kandidat harus bisa memetakan struktur dan karakteristik masyarakat.Pemetaan ini penting sekali utamanya dalam menentukan segmentasi pemilih yang dijadikan objek marketing.

Positioning Ibu Ipah dengan karakteristik personal dan partai pengusungnya bisa memperlihatkan bagaimana segmentasi pemilih yang menjadi objek marketing.Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ipah menyebutkan bahwa target utama pemilih atau calon pemilih adalah segmentasi Ibu-Ibu serta orang-orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti majelis taklim maupun Diniyah. Secara naluri, kedekatan emosional Ibu Ipah dan ibu-ibu akan mempermudah komunikasi yang dilakukannya untuk menyerap harapan dan keinginan mereka. Hal tersebut dilakukan karena Ibu Ipah menyadari bahwa kelebihan seorang politisi perempuan adalah mampu masuk ke ranah segmentasi perempuan, khususnya Ibu-ibu dikarenakan politisi laki-laki akan sedikit lebih canggung dan kurang mampu memahami karakter perempuan.

Strategi Push Marketing

Strategi push marketing merupakan strategi yang dilakukan partai politik atau politikus untuk mendapatkan dukungan melalui stimulant yang diberikan kepada pemilih (Firmanzah, 2012). Ibu Ipah dalam menggunakan strategi push marketing ini berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulan yang dilakukan kepada pemilih. Secara umum, hal-hal yang dilakukan Ibu Ipah adalah dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat / pemilih seperti mengadakan event-event khusus misalnya santunan anak yatim, mengadakan tabligh akbar, mengadakan perlombaan peringatan hari besar nasional, silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan sebagainya. Sentuhan langsung Ibu Ipah dengan masyarakat ini dikenal juga dengan istilah experiental marketing yang dimana menitikberatkan pada usaha agar pemilih merasakan dengan panca indra dan perasaan emosional akan kehadiran Ibu Ipah ditengah-tengah mereka. Dengan adanya kedekatan emosional tersebut, Ibu Ipah dapat mengirim produk-produk politik dengan efektif.

    Strategi Pass Marketing    

Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa akan sangat ditentukan oleh pemilihan para influencer. Semakin tepat influencer yang dipilih, efek yang diraih pun menjadi semakin besar dalam mempengaruhi pendapat, keyakinan dan pilihan publik (Nursal dalam Firmanzah, 2012). Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang lalu Ibu Ipah menggunakan strategi pass marketing  dengan membentuk tim kampanye khusus diluar tim kampanye partai, selain itu terdapat juga tokoh-tokoh masyarakat atau lembaga lain yang turut berperan sebagai influencer dalam pemasaran Ibu Ipah.

Dalam menjalankan strategi pass marketing, Ibu Ipah di dukung oleh tim sukses khusus dalam melakukan sosialisasi dan kampanye. Tim sukses khusus ini dikenal dengan Tim “Gerakan Santri untuk Negeri” yang merupakan jajaran pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari dan santri/santriah ponpes tersebut. Dalam menjalankan strateginya, tim Gerakan Santri untuk Negeri ini dibentuk beberapa struktur dengan fungsi masing masing, diantaranya 1)Tim Bleweh, 2)Tim Pemantau, 3) Tim Tim Dapur, dan 4) Tim 9 Mubaligh Muda.

Strategi pass marketing berikutnya yang dilakukan oleh Ibu Ipah adalah menggunakan ketokohan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 serta jaringan alumni Miftahul Huda 2 yang tersebar di berbagai daerah. Hal ini menjadi penting, dikarenakan secara tidak langsung kharisma seorang Kiayi di tengah masyarakat sangatlah dipandang baik dan berwibawa, sosok KH. Nonop Hunaefi selaku pimpinan Ponpes Miftahul Huda mampu memberikan influence kepada masyarakat dalam hal pemasaran Ibu Ipah, keterlibatan secara langsung dalam setiap aktivitas sosialisasi dan kampanye Ibu Ipah dapat menarik simpati jamaah dan masyarakat. Selain itu, jaringan alumni Miftahul Huda 2 pun dapat dilihat perananannya dalam pemenangan Ibu Ipah, sebagaimana dikatakan oleh H. Epung selaku ketua Timses bahwa dalam pemenangan Ibu Ipah terlibat pula jaringan alumni Miftahul Huda 2 yang telah memiliki nama besar dan tenar di Ciamis, misalnya K. Deden Badruzamman (Ketua Forum Komunikasi Diniyah Taklimiah Cipaku) seorang ulama yang sudah memiliki nama tenar dalam kancah Diniyah dan Taklim-taklim se-Ciamis, kemudian H. Wawan Marwan (Ketua Front Pembela Islam Kabupaten Ciamis), keduanya dilibatkan dalam setiap event-event besar seperti tabligh akbar dan kampanye terbuka.

2.1.2  Strategi Marketing Politik Ibu Rini Kustantri

Bauran Marketing Politik

1)   Product

Terdapat empat elemen bauran marketing politik, yakni product, promotion, price and place. Pertama adalah Product, sejalan dengan apa yang dilakukan Ibu Ipah, Ibu Rini Kustantri (Ibu Rini) beserta tim suksesnya yang diketuai oleh Bapak Ujang Nurjaman mengemas produk politik yang ditawarkan kepada pemilih untuk meyakinkan masyarakat memilih Ibu Rini. Produk yang ditawarkan bisa tegambar dari visi dan misi yang dicanangkan oleh Ibu Rini. Sebagai pendatang baru, program yang ditawarkan pun tidak muluk-muluk, Ibu Rini memfokuskan program pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan seperti melakukan pendampingan posyandu, pendampingan PKK, dan turut aktif dalam Majelis Taklim dalam lingkup daerah pemilihan (dapil). Sementara di bidang pendidikan program yang dilakukan adalah bagaimana menyerap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan informal, seperti pendidikan Diniyah (DTA).

Keberlangsungan program dilakukan jauh hari sebelum pemilihan umum legislatif dilaksanakan, yakni sekitar delapan bulan sebelum pemilu. Harapannya dengan jangka waktu yang lama bisa lebih meyakinkan konstituen untuk memilih Ibu Rini. Silaturahmi yang kontinyu dengan masyarakat melalui beragam program sosial tersebut dikenal dengan istilah “GESIT” atau Gerakan Silaturahmi. Gerakan ini merupakan strategi utama yang dicanangkan DPD PKS Kabupaten Ciamis kepada setiap calegnya. Efektifitas GESIT tersebut pun dirasakan oleh Ibu Rini dalam strategi pemasaran produk dirinya ke masyarakat.

Selain program – program di atas, dalam pengemasan produk juga menekankan pada pengemasan ciri pribadi seorang calon legislatif. Dalam konteks pemasaran Ibu Rini, timses mengutamakan untuk mengemas Ibu Rini sebagai sosok yang ramah di tengah masyarakat, dalam setiap aktivitasnya Ibu Rini secara pembawaan gesture melakukan 3s, yakni senyum, salam, sapa. Dengan hal tersebut maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa simpati dari masyarakat dengan pembawaan Ibu Rini yang ramah, selain itu Timses pun menekankan bagaimana komunikasi dengan masyarakat harus terus dilakukan baik saat pencalonan maupun pasca lolos menjadi anggota DPRD.

2)   Promotion

Bauran marketing politik yang kedua ialah promotion (promosi). Strategi promosi promosi yang dilakukan Ibu Rini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Ipah. Ibu Rini sangat didukung oleh jajaran tim sukses yang bekerja maksimal, serta relasi jaringan yang kuat di masyarakat. Selain itu pula promosi Ibu Rini dipermudah dengan disandingkannya Ibu Rini dengan Caleg DPR RI KH.Surahman Hidayat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Ibu Rini.

Promosi yang dilakukan Ibu Rini menekankan pada sentuhan langsung dengan masyarakat (direct selling), bentuk sentuhan bisa berupa aktivitas silaturahmi dengan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok tani, majelis-majelis taklim, dan lainnya. Sebelum program dilaksanakan, terlebih dahulu yang dilakukan adalah membangun tim sukses yang kuat dengan penyebaran yang luas. Sebagaimana dikatakan Bapak Ujang Nurjaman (Ketua Timses Ibu Rini) pada wawancara tanggal 21/02/2015 menyebutkan bahwa dalam mempromosikan Ibu Rini, pertama kami menguatkan tim sukses yang melibatkan hubungan kekerabatan dan pertemanan, jadi semua anggota keluarga tim sukses terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk mempromosikan Ibu Rini. Hal tersebut dipilih bahwa dengan hubungan kekerabatan yang erat, maka komunikasi yang akan dijalankan nantinya menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah mempromosikan melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan disana kami menampilkan sosok Ibu Rini untuk tampil misalnya mengisi tausiah, penyuluhan dan lainnya.

Selain itu, dalam mempromosikan Ibu Rini juga menggunakan ketokohan KH.Surahman Hidayat sebagai incumbent Caleg DPR RI. Kontribusi KH. Surahman Hidayat selama ini telah banyak dirasakan oleh masyarakat, khususnya di sekitar daerah Banjarsari.Bantuan-bantuan sosial dari luar negeri untuk pembangunan mesjid, advokasi peralatan pertanian, menjadi salah satu program yang telah dirasakan masyarakat. Maka Timses kembali membuka komunikasi dengan masyarakat yang telah tersentuh oleh program tersebut dan menyandingkan KH.Surahman Hidayat bersama Ibu Rini.

3)   Price

Ketiga, dalam bauran marketing politik adalah price (harga). Harga atau cost politik yang dikeluarkan Ibu Rini sedikit lebih besar, berkisar seratus juta rupiah (Wawancara ketua Timses Ibu Rini, 21/02/2015). Untuk alokasi biaya tersebut sebagian besar digunakan untuk akomodasi dan dana operasional Tim sukses, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan kinerja tim sukses dalam penggalangan suara sementara setengahnya digunakan untuk keperluan pembuatan atribut kampanye seperti spanduk, baliho, stiker, dll.

4)   Place

Elemen terakhir dalam bauran marketing politik adalah Place (Tempat). Senada dengan Ibu Ipah, segmentasi pemilih yang dilakukan oleh Ibu Rini pun mengutamakan basis massa ibu-ibu dan kalangan agamis, yakni ibu-ibu pengajian dan Majelis Taklim. Namun yang membedakannya adalah kondisi geografis daerah pemilihan dimana Kecamatan Banjarsari dan sekitarnya merupakan lahan pertanian, maka potensi massa dari petani sangat banyak. Untuk itulah ada segmentasi lain yang coba dimasuki oleh Ibu Rini dan Timses, yakni segmentasi petani.

Untuk meraih simpati segmentasi petani, ada beberapa kegiatan yang dilakukan misalnya silaturahmi dengan kelompok-kelompok tani dan memberikan penyuluhan.Dalam kegiatan tersebut Ibu Rini turun langsung untuk memberikan penyuluhan dan motivasi, tak lupa dalam silaturahmi Ibu Rini menjelaskan pencalonannya sebagai wakil rakyat, dan berusaha meyakinkan petani untuk menampung dan mengakomodasi kebutuhan petani.Dengan demikian, sentuhan secara langsung tersebut setidaknya mampu menumbuhkan harapan, keyakinan dari petani untuk memberikan suaranya pada Ibu Rini.

Strategi Push Marketing

Strategi push marketing merupakan strategi yang dilakukan partai politik atau politikus untuk mendapatkan dukungan melalui stimulant yang diberikan kepada pemilih (Firmanzah, 2012). Ibu Rini dalam menggunakan strategi push marketing ini berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulant yang dilakukan kepada pemilih. Secara umum, hal-hal yang dilakukan Ibu Rini adalah dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat / pemilih seperti mengadakan event-event khusus misalnya melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat/tokoh masyarakat, mengisi pengajian di Majelis Taklim, melakukan kegiatan bakti sosial, dan penyuluhan kepada petani. Sentuhan langsung Ibu Rini dengan masyarakat ini dikenal juga dengan istilah experiental marketing yang dimana menitikberatkan pada usaha agar pemilih merasakan dengan panca indra dan perasaan emosional akan kehadiran Ibu Rini ditengah-tengah mereka. Dengan adanya kedekatan emosional tersebut, Ibu Rini

Pernyataan lainnya dikemukakan oleh Ketua Tim Sukses Ibu Rini, yakni Bapak Ujang Nurjaman, menyebutkan bahwa dalam pemasaran politik Ibu Rini sebagian besar dikombinasikan dengan program-program marketing politik calon legislatif DPR RI yakni KH. Surahman Hidayat, MA. Latar belakang beliau yang merupakan incumbent dan telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat dimanfaatkan oleh tim sukses dalam penyusunan program-program yang ditawarkan. Beberapa program diantaranya seperti kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Gratis bagi masyarakat, kemudian silaturahmi dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani Banjarsari, dan bentuk-bentuk silaturahmi lainnya.

Strategi Pass Marketing

Senada dengan apa yang dilakukan Ibu Ipah, dalam pemenangan Ibu Rini peranan Tim sukses dan influencer sangat besar. Tim sukses inti yang dimiliki Ibu Rini berkisar 20  orang. Tim yang diketuai oleh Bapak Ujang Nurjaman tersebut bertugas untuk mensosialisasikan pencalonan Ibu Rini dan penggalangan suara bagi Ibu Rini.

Langkah awal yang dilakukan Timses adalah perluasan jaringan timses dan simpatisan di berbagai daerah, strategi tersebut diawali dengan memanfaatkan keluarga dekat, teman, dan kerabat sebagai orang-orang yang difungsikan sebagai influencer di kelompok masyarakat dimana mereka tinggal.Setelah komunikasi terbangun, kegiatan sosialisasi pun dilakukan dengan beragam kegiatan dan aktivitas.

Strategi pass marketing lainnya adalah penggunaan ketokohan Caleg DPR RI KH. Surahman Hidayat, hampir semua Caleg PKS yang berkontestasi di lingkup DPRD Ciamis menggunakannya dan menyandingkan programnya dengan sosialisasi KH. Surahman Hidayat sebagai calon incumbent DPR RI.Namun kelebihan dari strategi Ibu Rini adalah hubungan kekerabatannya dengan KH. Surahman Hidayat, serta realisasi program pusat yang telah diadvokasi telah banyak dirasakan di daerah pemilihan dimana Ibu Rini berkompetisi.

Realisasi program seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), dana hibah luar negeri untuk pembangunan mesjid, bantuan sosial peralatan pertanian, yang semuanya telah dirasakan masyarakat mempermudah masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya kepada Ibu Rini yang dikenalkan sebagai kerabat dari KH. Surahman Hidayat.

2.2Faktor Pendukung

Panjang Waktu Sosialisasi

Dalam kontestasi pemilihan umum legislatif peranan sosialisasi menjadi penting bagi partai politik dan kandidat, hal ini bertujuan untuk mengenalkan diri kepada masyarakat / pemilih serta menyampaikan visi dan misi kandidat yang akan ditawarkan kepada pemilih. Dalam pemenangan Ibu Ipah dan Ibu Rini, sosialisasi menjadi program utama yang disebut dengan istilah “Gerakan Silaturahmi (GESIT)”, kegiatan ini berlangsung setahun sebelum pemilihan umum berlangsung dengan harapan masyarakat bisa lebih mengenal profil Ibu Ipah dan Ibu Rini. Pengemasan program silaturahmi dengan beragam kegiatan, seperti kunjungan ke Majelis Taklim dan Diniyah, kemudian melakukan peringatan hari besar keagamaan dengan media Tabligh akbar, pemberian santunan anak yatim, serta aktivitas bakti sosial. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa Ibu Ipah dan Ibu Rini hadir di tengah – tengah masyarakat, dan membangun kedekatan secara emosional. Pendekatan seperti hal tersebut dikenal sebagai experiental marketing yang berintikan pada usaha agar pemilih merasakan dengan panca indra, perasaan, pikiran, tindakan secara personal sehingga merasakan produk politik yang disampaikan oleh politikus (Widiastuti, 2014).

Peran Tim Sukses

Faktor pendukung yang kedua dalam pemenangan Ibu Ipah dan Ibu Rini adalah peranan tim sukses yang bekerja secara maksimal. Tim gerakan santri untuk negeri yang diketuai oleh H. Epung dengan amunisi 1800 santri Miftahul Huda 2 dan jaringan alumninya telah mampu membuka komunikasi yang luas dengan masyarakat. Tim sukses Ibu Rini pun demikian, mampu bekerja siang malam secara massif membuka komunikasi dengan masyarakat dengan jalan pemanfaatan jaringan keluarga, pertemanan, dan kekerabatan yang tersebar di berbagai daerah.

Soliditas tim sukses pun tidak terlepas dari evaluasi berkala yang dilakukan, serta penentuan lokus yang jelas antar caleg di internal PKS memudahkan kinerja tim sukses. Selain itu peranan tim pemenangan DPD PKS Kabupaten Ciamis pun berperan aktif dalam melakukan kegiatan konsolidasi dan pelatihan-pelatihan jajaran tim sukses caleg.

Ketokohan Influencer

Faktor pendukung yang terakhir adalah strategi yang tepat dalam menentukan influencer dan ketokohan seorang influencer.Dalam pemenangan Ibu Ipah, timses menggunakan beberapa influencer yang secara tidak langsung mampu menarik simpati masyarakat, diantaranya adalah pimpinan Ponpes Miftahul Huda 2 KH. Nonop Hanafi yang dikenal dengan kharismanya di masyarakat, kemudian mubaligh-mubaligh terkemuka dikalangan Majelis Taklim seperti “Mama Golangsing”, Ketua FPI Kabupaten Ciamis, serta jaringan alumni Ponpes Miftahul Huda 2.

Sementara untuk pemenangan Ibu Rini, influencer yang diambil adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dilingkungannya dengan pendekatan pemanfaatan kedekatan secara keluarga, kerabat, maupun pertemanan.Selain itu, pengaruh KH. Surahman Hidayat sebagai Caleg incumbent  DPR RI yang merupakan kerabat Ibu Rini pun sedikit besar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterpilihan Ibu Rini. Dalam pelaksanaannya, influencer  terlibat dalam aktivitas sosialisasi Ibu Ipah dan Ibu Rini, serta meyakinkan pemilih untuk menentukan pilihannya kepada Ibu Ipah dan Ibu Rini.

II.    Faktor Penghambat

Dalam suatu kompetisi elektoral, seperti pemilihan umum legislatif tak jarang banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu dan hambatan yang dihadapi oleh partai politik dan kandidat.Dalam konteks strategi marketing politik yang dijalankan Ibu Ipah dan Ibu Rini pun tak luput dari beberapa hambatan yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penelitian setidaknya terdapat dua faktor penghambat strategi marketing politik, yakni faktor secara internaldan faktor eksternal. Faktor internal meliputi, pertama  adanya gesekan antar kontestan dalam satu partai, khususnya dalam penentuan lokus (lokasi) sosialisasi atau target masyarakat yang menjadi objek marketing. Kedua, adalah faktor cost politik yang hampir semuanya berasal dari kandidat/Caleg sedikit memberatkan, terlebih bagi politisi perempuan.

Sementara faktor eksternal yang menghambat strategi marketing politik yang dijalankan diantaranya, Pertama persepsi negatif masyarakat tentang catatan masa lampau partai tentang kasus korupsi suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden PKS pada waktu itu.Hal tersebut setidaknya menimbulkan stigma negatif di masyarakat, dan melunturkan kepercayaan yang selama ini dibangun oleh partai, maka kandidat pun berusaha keras untuk mengcounter isu tersebut dengan silaturahmi yang massif dengan masyarakat dan memperbaiki citra partai.Kedua, adalah isu-isu Black Campaign dan Negative Campaign yang digulirkan lawan politik dari partai lain, untuk kasus Ibu Ipah misalnya pernah terjadi isu negatif yang digulirkan kepada Timses yakni adalah kasus pengrusakan baliho kandidat dari partai lain di suatu desa, dan dari fakta investigasi yang tim lakukan ke lapangan diketahui bahwa yang merusak atribut kampanye tersebut ternyata tim lawan politik itu sendiri. Hal tersebut dilakukan karena elektabilitas dan popularitas Ibu Ipah dan lawan politiknya  beda tipis di desa tersebut. Sementara isu negatif yang digulirkan lawan politik kepada Ibu Rini adalah mengenai status kependudukannya yang dikatakan sebagai bukan warga asli Banjarsari, hal tersebut digulirkan dengan alasan bahwa Ibu Rini pernah tinggal di kota Jakarta mengikuti suaminya dan baru beberapa tahun belakangan ini kembali ke Banjarsari. Faktor lainnya juga yang menjadi penghambat adalah persepsi masyarakat akan keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif, baik melihatnya dari aspek tafsir agama, kemudian kapasitas dan kapabilitas calon legislatif perempuan, terlebih Ibu Ipah dan Ibu Rini merupakan orang baru yang ikut berkompetisi dalam Pemilu Legislatif  Tahun 2014.

 III.   PUSTAKA

Sumber Buku:

Cangara, Hafied. (2009). Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi). Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Firmanzah, (2012). Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas).Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

_________,( 2011). Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Idrus, Muhammad. (2007). Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif). Yogyakarta: UII Press.

Imdadun, Rahmat. (2008). Ideologi Politik PKS : Dari Mesjid Kampus ke Gedung Parlemen. Yogyakarta : LKiS.

Masyhuri & M.Zainuddin.(2008)Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif). Bandung : PT.Refika Aditama.

Moleong, Lexy. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nursal, Adnan. (2004). Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD,Presoden.Jakarta: PT.GramediaPustaka

Rahman, H.I. (2007).Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiono, Arif. (2013). Strategic Political Marketing (Strategi Memenangkan Setiap Pemilu dengan Menempatkan Pemilih Sebagai Penentu Kemenangan. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

  

Sumber Jurnal Ilmiah:

Andrias, Ali. 2013. Partai Politik dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik dalam Pemilukada Kab.Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol.1 No.3 : 352-372.

Gratton, Katherine. (2011). Pendapat Perempuan tentang Perempuan dalam Duni Politik pada Era Reformasi dan Masa Depan di Kota Malang. Skripsi (ACICIS), Universitas Muhammadiyah Malang.

Widiastuti, Wiwi. (2014). Strategi Pemenangan Ade Uu Sukaesih – Darmadji Prawirasetia (Asih-Katadji) dalam Pemilu Wali Kota Banjar Periode 2013-2018. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.