Konflik Politik di Papua (Analisis Konflik Kepentingan Freeport vs Indonesia)

PENDAHULUAN

Papua merupakan salah satu diantara 33 provinsi di Indonesia yang juga kaya akan hasil tambang yang tersembunyi. Banyak perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang mempunyai saham di pertambangan di papua ini. Hasil yang mereka peroleh juga sangat sebanding dengan modal yang mereka keluarkan dan malah hasilnya akan menjadi lebih besar. Banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang menanamkan modalnya ke Indonesia karena Indonesia ini memang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia juga kaya akan berbagai macam rempah-rempah. Sejak tahun 1967 PT Freeport sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia mengenai pertambangan yang ada di daerah Papua. Kasus yang terjadi antara Indonesia dengan PT Freeport ini merupakan kasus yang disebabkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk pribadi atau kelompok karena perusahaan PT Freeport ini merupakan perusahaan pertambangan yang besar. Saat ini PT Freeport sedang mencoba membujuk Indonesia untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada tahun 2021 nanti. Dan ini memicu perdebatan antara berbagai pihak karena soal perpanjangan kontrak ini membuat beberapa kasus yang diduga merembet kepada kasus korupsi. Dan saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan sedang menyelidiki kebenaran hal tersebut. Pada tahun ini permasalahan dengan PT Freeport mulai mencuat ke ranah public disebabkan oleh beredarnya suatu rekaman yang membuktikan beberapa oknum ingin mengambil keuntungan pribadi dari kerjasama pertambangan ini.

Latar Belakang Terjadinya Konflik 

Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alamnya melimpah ruah mulai dari sabang sampai merauke. Mempunyai hutan yang beribu-ribu hektar luasnya dan itu menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Indonesia juga kaya akan berbagai macam rempah-rempah. Tidak heran jika Indonesia ini banyak mengekspor rempah-rempah keluar negeri Indonesia. Tidak kalah lagi dengan sumber daya alam tambangnya. Dibawah tanah Negara Indonesia ini tersimpan berbagai macam hasil tambang. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses jika begelut dibidang usaha pertambangan di Indonesia ini. Negara Indonesia yang dilalui oleh garis Khatulistiwa ini membuat Negara Indonesia menjadi subur.

Papua merupakan salah satu diantara 33 provinsi di Indonesia yang juga kaya akan hasil tambang yang tersembunyi. Banyak perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang mempunyai saham di pertambangan di papua ini. Hasil yang mereka peroleh juga sangat sebanding dengan modal yang mereka keluarkan dan malah hasilnya akan menjadi lebih besar. Banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang menanamkan modalnya ke Indonesia karena Indonesia ini memang sangat kaya akan sumber daya alamnya.

Salah satu perusahaan luar negeri terbesar yang mengelola pertambangan di papua ini yakni PT Freeport. Perusahaan ini mempunyai kontrak dengan Indonesia sejak tahun 1967 silam. Pada awal periode pemerintahan Soeharto, Indonesia ini mengalami perekonomian yang kurang baik. Akhirnya Soeharto segera mengambil kebijakan yang nyata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Teori - Teori Konflik

Werh dan Bartos (2003: 67-68) juga memberi teknik pemetaan konflik, yaitu:

Specify the context, yang menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik. Konflik tidak muncul di ruang hampa, bisa muncul dalam konteks politik Negara, keluarga, perusahaan, dan komunitas etnis dan agama.

Indentify the parties, menemukan siapa sajakah yang menjadi pihak-pihak yang berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah mereka yang menggnakan perilaku dan tindakan koreesif dan memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga adalah actor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik.

Separate causes from consequences, seorang peneliti perlu memisahkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan sebab-sebab sampingan dari konflik. Seperti

sebab konflik dari suami istri adalah masalah ekonomi, dan akibat konflik adalah saling menyalahkan atau menyesali keputusan menikah.

Separate goals from interest goals, adalah sasaran selama konflik, lebih spesifik. Misalnya tujuan salah satu pihak selama konflik adalah meminta lawannya menyerahkan senjata sehingga tidak perlu ada kekerasan lagi. Seperti permintaan Indonesia kepada kelompok separatis GAM di Aceh. SIRA meminta referendum pada pemerintah Indonesia, bisa dinilai sebagai tujuan. Sedangkan kepentingan adalah konsekuensi secara keseluruhan yang diinginkan dari hasil konflik oleh seluruh pihak yang terlibat. Misalnya GAM berkepentingan untuk merdeka setelah konflik dengan pemerintah Indonesia.

Understand the dynamics, dinamika adalah perkembangan situasi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak berkonflik.

Search for positive functions, adalah menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada penyelesaiannya.

Understand the regulation potential, bagaimana aturan legal seperti undang-undang bisa mengintervensi atau menggawangi proses konflik.

Sejarah Kasus Freeport di INDONESIA

Indonesia ini kaya akan hasil petambangannya dan warga Negara Indonesia ini kurang mengetahui itu. Pada awal ditemukannya pertambangan ini adalah yakni pada masa penjajahan Belanda silam. Lembaga Geografi Kerajaan Belanda atau yang disebut KNAG ini menjalankan ekspedisi pertama mereka di wilayah Papua dan Johan Carstensz ini berhasil membuat catatan tentang pegunungan salju di Papua. Di tulis dalam catatannya tersebut di dalam pulau Papua ini terdapat gunung yang dilapisi salju berkilau dibagian-bagiannya. Banyak orang yang tidak percaya atau bahkan menertawakan catatan carstenzs ini. Akhirnya pada tahun 1930 seorang pegawai minyak di NNGPM yang bernama Colija dan Dozy merencanakan sebuah ekspedisi untuk mencapai puncak gunung di Papua itu yang terdapat di dalam buku catatan Carstensz. Dan dari ekspidisi inilah menjadi awal pembukaan pertambangan di daerah Papua. Pada tahun 1936 inilah Jean Jacques Dozy pegawai minyak di NNGPM ini menemukan cadangan Ertsberg (gunung bijih). Dan dalam perjalanannya Jean Jacques Dozy ini bertemu dengan Jan Van Gruisen yakni seorang Managing Director Perusahaan Oost Maatchappiji yang mengeksplor batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Dozy memberitahukan kepada Van Gruisen bahwa ia menemukan gunung bijih Ertsberg yang akan dilakukan penilaian. Lalu Van Gruisen ini bertemu dengan Forbes Wilson yakni kepala eksplorasi Perusahaan Freeport Sulphur Company yang mengeksplor tambang belerang di bawah laut. Van Gruisen memberitahukan kepada Wilson bahwa telah ditemukan gunung bijih tersebut dan akhirnya Wilson bersedia mendanai panilaian gunung bijih Etrsberg tersebut atsa saran Van Gruisen.

Setelah merdeka pada awal periode pemerintahan Soeharto, Indonesia ini mengalami perekonomian yang kurang baik. Akhirnya Soeharto segera mengambil kebijakan yang nyata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne William melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada jaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.

Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika. Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam perjanjian Renville.

KASUS KETUA DPR SETYA NOVANTO & PT FREEPORT (PAPA MINTA SAHAM)

Kasus pelanggaran kode etik oleh ketua DPR RI ini mencuat ke publik sejak tersebarnya suatu rekaman yang diduga itu adalah rekaman pertemuan antara ketua DPR RI yakni Setya Novanto beserta dengan seorang pengusaha migas yang bernama Muhammad Reza Chalid dan juga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Pasific Place 8 Juni 2015 lalu. Dalam pertemuan tersebut Setya Novanto menjanjikan bisa membantu perpanjangan kontrak Freeport di Papua yang berakhir pada 2021. Imbalannya, ia meminta 20 persen saham untuk presiden dan wakil presiden. Dia sendiri meminta 49 persen saham Pembangkit Listrik Tenaga Air Urumuka di Paniai, Papua.

Pertemuan tersebut mencuat ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyerahkan transkrip pembicaraan pertemuan Setya Novanto itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Diduga rekaman ini sengaja direkam oleh Presiden Direktur dari PT Freeport yakni Maroef Sjamsuddin untuk bukti pribadinya saja dan ternyata rekaman ini bocor dan terpublikasikan. Dalam rekaman tersebut mereka sedang membahas tentang kelanjutan proyek PT Freeport dan dalam rekaman tersebut Ketua DPR RI ini mencatutkan nama Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negoisasi mereka. Dalam rekaman saya dengarkan tersebut, Ketua DPR RI yakni Setya Novanto memang melanggar kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terdapat di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Menurut pendapat saya, Ketua DPR RI Setya Novanto ini suah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 ini. Yang pertama adalah pada pasal 3 yakni mengenai integritas yang isinya pada ayat 1 : anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, pada ayat, pada ayat 2 : anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku, pada ayat 3 : anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPR dalam wilayah Negara Kesatuan RepubIik Indonesia, pada ayat 4 : anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR, pada ayat 5 : anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut saya, dalam pasal ini Setya Novanto sudah melanggar ayat 1, 2, 4 dan jika benar ia menerima suap dari PT Freeport maka ia juga bisa melanggar ayat 5. Yang kedua adalah pasal 4 yakni mengenai hubungan mitra kerja yang isinya pada ayat 1 : anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja, pada ayat 2 : anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaporan DPR RI Setya Novanto ke Mahmakah Kehormatan Dewan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah melaporkan ketua DPRI RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dasar bahwa Setya Novanto ini telah melanggar kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rekaman yang di dapatkannya dari Presiden Direktur PT Freeport yakni Maroef Sjamsuddin. Maroef Sjamsuddin ini dengan sembunyi-sembunyi merekam pembicaraannya bersama Ketua DPR RI Setya Novanto dan Pengusaha Migas Muhammad Reza Chalid saat mereka mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan kontrak PT Freeport di Indonesia. Dalam pertemuan itu Ketua DPR RI dapat menyanggupi perpanjangan kontrak PT Freeport dan bisa menegoisasi dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga Setya Novanto meminta saham kepada PT Freeport  agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Berikut merupakan poin-poin laporan Menteri ESDM kepada MKD :

Sdr Setya Novanto (SN), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor anggota A-300, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Fraksi Partai Golkar, yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M Reza Chalid (MR) telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, antara jam 14.00 hingga 16.00 WIB, bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat, SN menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI, dan meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. SN tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Keterangan di atas saya peroleh dari Pimpinan PTFI, karena sejak saya menjabat sebagai Menteri ESDM dan memulai proses negosiasi dengan PTFI, saya meminta kepada pimpinan PTFI untuk melaporkan setiap interaksi dengan Pemangku Kepentingan Utama, untuk menjaga agar keputusan apa pun diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi.

Saya berpendapat, seorang Pimpinan DPR yang terhormat menjanjikan suatu keputusan kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Negara Republik Indonesia, seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik, adalah tindakan yang tidak patut dilakukan. Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lenih tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta yang secara aktif ikut terlibat dalam membicarakan hal-hal yang saya uraikan di atas.

Saya melaporkan hal-hal tersebut di atas kepada MKD karena saya percaya pada proses institusional dan konstitusional. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar. lembaga penegak kehormatan DPR ini akan mengambil langkah-langkah yang profesional demi menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagaimana diatur dalam UU 17/2014 Pasal 119.

Sebagai Menteri ESDM yang diberi mandat oleh Presiden RI untuk melakukan penataan sektor energi dan sumber daya mineral, saya berkepentingan untukk membersihkan praktik pemburu rente, yang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan pribadi, yang telah merusak tatanan industri, iklim investasi, dan daya saing ekonomi nasional.

Menurut Wakil Ketua DPR RI yakni Fadli Zon laporan Menteri ESDM Sudirman Said ini merupakan wujud pelemahan lembaga legislatif dan juga menurutnya laporan yang diberikannya kepada MKD itu tidah sah atau ilegal karena dalam ketentuan perundang-undangan yang dapat melapor kepada MKD itu adalah anggota, pimpinan dewan dan masyarakat. Menurut Forum Praktisi Hukum Jakarta (FPHJ) dan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) menyebut seluruh proses terkait kasus Setya Novanto di MKD harus dihentikan karena bukti rekaman yang diserahkan Sudirman Said itu ilegal. Menurut ketua dari FKHK yakni Victor Santoso Tandiasa, Sudirman Said ini sudah melanggar Undang-Undang karena melakukan penyadapan terhadap anggota Dewan dan menurutnya juga penyadapan yang dilakukan oleh Sudirman Said ini hanya akan membuat tatanan legislatif dan eksekutif menjadi kacau, karena semua orang bisa saja jadi saling sadap-sadapan.

Dan sedangkan menurut Surahman Hidayat selaku ketua MKD laporan dari Sudirman Said ini tidak baik. Menurutnya ada dua hal yang memerlukan opini pakar hukum terlebih dahulu. Yang pertama adalah aduan pelanggaran etika anggota dewan, menurut MKD hanya bisa disampaikan oleh masyarakat secara perorangan, anggota dan pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan dewan sedangkan Sudirman Said datang ke MKD bukan sebagai individu-perorangan tetapi sebagai menteri ESDM dan dalam laporan tersebut ia menggunakan surat kop menteri. Perihal yang kedua adalah mengenai laporan dugaan upaya Setya Novanto untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut, belum bisa dibahas di MKD karena data yang disampaikan Sudirman Said belum bisa diverifikasi. Awalnya Sudirman Said datang dengan beberapa lembar transkrip rekaman, lalu dua hari kemudian datang membawa flashdisk. Tapi pembicaraan di flashdisk itu hanya 11.38 menit padahal tertulis di laporan panjang pembicaraan total 120 menit jadi MKD pun mempertanyakan sisa rekaman sekitar 100 menit itu.

HASIL ANALISIS 

Menurut saya, kasus ini perlu ditindak lanjuti dengan teliti karena ini menyangkut aset sumber daya alam Indonesia. PT Freeport ini merupakan perusahaan yang terbesar di Indonesia dan juga di dunia dan pastinya mereka juga tidak akan ragu memberikan dana yang lebih untuk supaya kontrak mereka dapat diperpanjang lagi.

Setya Novanto sebagai ketua DPR RI seharusnya lebih bisa menjaga etikanya saat berhubungan dengan mitra kerja apalagi dengan perusahaan swasta, jangan sampai menimbulkan prasangka-prasangka buruk terhadapnya. Dan juga saat ia berada dalam pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Direktur PT Freeport dan juga pengusaha perusahaan migas seharusnya ia tidak perlu menegoisasi seperti itu karena ia tidak memiliki andil untuk mencatut nama Presiden dan Wakl Presiden ke dalam negoisasi mereka dan juga ia tidak mempunyai andil untuk meminta saham kepada PT Freeport seperti yang dijelaskan di atas tadi. Jika hal ini di setujui oleh Presiden Direktur PT Freeport maka ia bisa dikatakan melakukan hal yang bersifat korupsi. Karena ia memanfaatkan peluang dari negoisasi ini untuk keuntungan dirinya. Dan jika benar seperti itu maka ia bisa dikatakan sangat melanggar kode etik pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015. Pada kasus Donald Trump juga ia dikatakan melanggar beberapa kode etik pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 dan tindakannya itu sangat mempermalukan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengenai laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR RI kepada MKD ini juga perlu ditinjau kembali. Karena ada beberapa pelaporan yang kurang dibuka oleh Meteri ESDM tersebut. Dan tindakan penyadapan tersebut menurut saya tidak sepenuhnya buruk karena pada dasarnya Menteri ESDM kita sejak awal meminta kepada Presiden Direktur PT Freeport supaya tidak lost contact dengannya dan juga ia meminta bahwa semua putusan-putusan yang diambil saat bertemu dengan berbagai orang yang bekerja sama dengan PT Freeport supaya direkam agar tidak Menteri ESDM tau segalanya dan supaya tidaka ada atau menjauhkan dari orang-orang yang mau mengambil kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Kabar terbaru dari Menteri ESDM ia mengemukakan bahwa dirinya sudah tidak ada urusan dengan Setya Novanto sejak ia melaporkan kasus tersebut kepada MKD.

KESIMPULAN

PT Freeport ini sudah sejak lama bekerjasama dengan Negara Indonesia sejak tahun 1967 lalu kontraknya habis. Dan pada periode pemerintahan Soeharto saat Indonesia sedang krisis ekonomi dan PT Freeport melihat peluang tersebut maka PT Freeport mengajukan kontrak kerjasama pertambangan kembali PT Freeport dengan Indonesia dan kerjasama itu berlangsung sampai sekarang. Tapi semakin kesini PT Freeport ini merugikan Indonesia dari aspek pengeksplorannya, aspek lingkungannya, dan lain-lain. Saat ini PT Freeport sedang mencoba membujuk Indonesia untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada tahun 2021 nanti. Dan ini memicu perdebatan antara berbagai pihak karena soal perpanjangan kontrak ini membuat beberapa kasus yang diduga merembet kepada kasus korupsi. Dan saat ini MKD sedang menyelidiki kebenaran hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sihaloho,Markus.J. 2015. Ini 6 Point Laporan Menteri ESDM ke Majelis Kehormatan DPR. [serial online]. http://www.beritasatu.com/nasional/322709-ini-6-poin-laporan-menteri-esdm-ke-majelis-kehormatan-dpr.html. [11 Desember 2015]

Adt. 2015. Pelaporan Menteri ESDM Terkait Setnov, Fadli Zon : Upaya Pelemahan Legislatif. [serial online]. http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/11/30/49061/0/25/Pelaporan-Menteri-ESDM-Terkait-Setnov-Fadli-Zon-Upaya-Pelemahan-Legislatif. [11 Desember 2015]

Hidayat,rafki. 2015. MKD Anggap Pengaduan Soal Setya Novanto “Kurang Laik”. [serial online]. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151123_indonesia_mkd_setyanovanto. [11 Desember 2015]

Admin. 2015. Ini Pasal Kode Etik yang Diduga Dilanggar Novanto-Fadli Dkk. [serial online]. http://www.pejabatpublik.com/wp/ini-pasal-kode-etik-yang-diduga-dilanggar-novanto-fadli-zon-dkk/. [11 Desember 2015]

Fid. 2015. Ketua DPR Bongkar Tujuan Buruk PT Freeport Indonesia. [serial online]. http://news.okezone.com/read/2015/11/17/337/1250989/ketua-dpr-bongkar-tujuan-buruk-pt-freeport-indonesia. [11 Desember 2015]

Susan, Novri. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana

Contoh Konflik Politik di Malaysia

Konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat yang dilaksanankan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legeselatif, yudikatif dan eksekutif. Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya,juga prilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

Sejak merdeka pada tahun 1957 hingga saat ini, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) selalu menjadi partai pemenang dan berkuasa di Malaysia. Namun, pada Pemilu 2008 yang lalu, UMNO dikejutkan koalisi partai oposisi—Democratic Action Party, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR)—yang mampu meraih 82 kursi dari total 222 kursi di parlemen. Sebelumnya, UMNO selalu dominan dengan menguasai lebih dari dua pertiga kursi parlemen. Keberhasilan oposisi meraih 82 kursi parlemen dan menang di 5 negara bagian (Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Penang) itu merupakan pukulan telak bagi UMNO. Hal tersebut tidak lepas dari ketokohan Anwar Ibrahim yang mampu menghimpun kekuatan oposisi.

Persaingan politik di Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Melayu dan Islam yang begitu dominan. Budaya Melayu dan pengaruh kerajaan yang masih eksis membuat politik Malaysia menjadi lebih santun dan jarang terjadi demonstrasi yang anarki. Masyarakat Malaysia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis, tidak menjadi penghalang untuk membangun negara yang kuat dan rukun. Budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang dominan menjadi semakin kuat karena faktor kesultanan yang memberi dukungan kepada eksistensi Islam dan budaya Melayu.

Baca Juga: Pengertian Konflik & Konflik Politik

Potensi konflik di Malaysia

Potensi konflik politik di Malaysia memang tidak bisa dihindari, khususnya antara UMNO yang dianggap sekuler dan PAS sebagai partai Islam. Kedua partai sama-sama memperebutkan pemilih dari massa Melayu dan Islam. Lebih-lebih pada masa kampanye politik, potensi konflik itu semakin nyata. UMNO sebagai partai sekuler berbasis etnis Melayu mengklaim berkomitmen kuat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan menuduh PAS sebagai partai tradisional yang menghambat kemajuan. PAS sebagai partai Islam mengklaim lebih Islami dan menuduh UMNO banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Sumber konflik kedua partai tersebut adalah isu-isu Islam dengan penafsiran masing-masing. Strategi politik itu wajar mengingat suara pemilih yang mereka perebutkan adalah masyarakat Melayu yang berkomitmen kuat kepada Islam.  Bagi masyarakat Melayu, budaya mereka tak bisa dipisahkan dari Islam. Itu sebabnya, partai-parti yang berbasis Melayu, baik UMNO, PAS, maupun PKR, selalu membawa isu Islam dalam strategi politik mereka. Bahkan, UMNO—baik di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, maupun Najib Razak—memunculkan gagasan baru Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari adalah menegaskan peran utama pengetahuan dalam Islam dan berupaya mencapai sepuluh prinsip utama mulai dari keimanan, keadilan, hingga kehidupan yang berkualitas.

Baca Juga: Contoh Konflik di Indonesia

UMNO sebagai partai penguasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjawab berbagai kritik yang dilontarkan PAS terkait dengan kemajuan Islam di Malaysia. Meskipun UMNO sebagai partai sekuler, kebijakan politik UMNO banyak yang mendukung kemajuan Islam. Pemerintah mendirikan Bank Islam, Universitas Islam Internasional, Asuransi Islam, hingga mendukung kemajuan dakwah lewat berbagai dukungan dana dari tingkat desa hingga nasional. Sejumlah tindakan nyata UMNO selama ini tetap dalam bingkai pluralisme sehingga tidak memicu gejolak. Sebagai partai penguasa, UMNO bisa lebih leluasa membuat sejumlah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, apa pun etnis dan agamanya. UMNO yang dominan etnis Melayu tidak hanya mengutamakan pembangunan untuk Melayu dan Islam, tetapi juga bagi etnis China dan India. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme di Malaysia dikelola dengan baik dalam prinsip kesatuan. Bagi PAS sebagai partai oposisi, sejumlah kebijakan politik yang dibuat pemerintah/UMNO hanyalah strategi politik untuk memengaruhi masyarakat Melayu. Menurut PAS, dukungan UMNO terhadap Islam belum menyentuh esensi Islam.

Konflik malaysia dengan negara lain.

Konflik politik malaysia pada pasca kemerdekaan terjadi pada masalah perebutan atau persangaingan tentang perbatasan wilayah. Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas teritorial. Masalah tersebut timbul akibat kebijaksanaan kaum penjajah (Eropa) yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara. Mereka telah menetapkan batas-batas ini dengan sewenang-wenang dan kadang-kadang tidak jelas. Batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh mereka lebih berdasarkan atas kekuasaan politik yang dirubah menjadi suatu negara. Pertimbangan utama yang mempengaruhi negara-negara penjajah dalam menetapkan batas-batas kekuasaan mereka adalah bentuk fisik, kenyamanan pemerintah, dan kompromi antara aspirasi lawan-lawan mereka.

Baca Juga : Penyebab Konflik Politik 

Karena batas-batas yang ditetapkan tidak jelas, banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda yang menyebabkan garis batas yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka. Negara-negara penggantinya cenderung menerima batas-batas yang ada jika menguntungkan mereka. Jika batas-batas yang ada dianggap tidak menguntungkan, mereka akan mengeluh bahwa batas-batas tersebut telah ditetapkan secara sewenang-wenang oleh para penjajah. Selain itu tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara penjajah dan negara penggantinya makin merumitkan masalah sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara ASEAN baik sebelum maupun sesudah organisasi ini terbentuk. Sengketa-sengketa ini masih mempunyai potensi konflik bagi hubungan intra-ASEAN yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan.

Beberapa Contoh konflik politik malaysia dengan negara lain :

Malaysia dan Singapura telah terlibat dalam sengketa pulau Batu Putih (Pedra Branca) yang beralokasi dekat pantai Johor. Di lain pihak Singapura menuntut pulau Baru Putih berdasarkan kepada pengoperasian the harsburgh Light yang didirikan Inggris di pulau ini dan melaksanakan pengawasan sejak tahun 1840. Pada tahun 1989 Singapura mengusulkan arbitrasi melalui Mahkamah Pengadilan Internasional (The International Court of Justice/ICJ) untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Tetapi belum ada usaha lebih lanjut untuk merealisasikannya.[6]

Sumber : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Pedra_Branca_Map.svg/350px-Pedra_Branca_Map.svg.png

Malaysia dan Philipina sempat mengalami ketegangan karena sengketa Sabah yang berlokasi di bagian utara Pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan hampir mengancam persatuan ASEAN pada awal pembentukanya ketika timbul insiden Corregidor tahun 1968. Filipina menuduh sabah telah dijadikan tempat latihan pemberontak Moro Muslim berkaitan dengan kehadiran sekitar 300 000 pengungsi Filipina di wilayah tersebut. Ketegangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Persiden Marcos melepaskan tuntutan Filipina terhadap Sabah pada KTT (Konfrensi Tingkt Tinggi) ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur.[7]

Sumber :http://assets.kompas.com/data/photo/2013/03/04/1518132-peta-sabah-620X310.jpg

Malaysia dan Indonesia dalam kasus Blok Ambalat, misalnya, kekuatan kapitalisme global jelas terlibat. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan kaya potensi minyak dan terumbu karang tersebut, yang nyaris menimbulkan konfrontasi jilid II, antar kedua negara, sesungguhnya tak lain akibat ulah Inggris. Demi keinginan sebuah perusahaan raksasa perminyakan yang berminat mendapatkan konsesi disana, Inggris semula mendekati Indonesia. Pihak Indonesia melalui kementrian Lingkungan Hidup menentang keras keinginan tersebut. Keberatan itu terutama mengingat daerah di sekitar blok Ambalat memiliki kekayaan sumber daya hayati yang tak ternilai dengan ragam terumbu karang dan ekosistemnya yang luar biasa. Sampai pada satu ketika diketahui adanya aktivitas pencarian sumur minyak lepas pantai oleh Shell di kawasan Blok Ambalat. 

Sumber :https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHPcck8smvhuL_NyoaOBZUoz1OrZC-qV8Ee9QPOTcKAEaAlz_NZo683VNJhYcNkKfmEnkjRLid2jJMb5ZtJ5z6aFsWdIQHEw_ZjIuLfl6QSQw4gecXpi2TDjiR5B524_nlmSSx4GG3f94/s320/bukan-ambalat-ini2.jpg

Dari tiga kasus di atas, masalah persengketaan malaysia tentang perbatasan awalnya permalasalah historis. Timbulnya persaingan dan mempertahan wilayah pada saat ini terjadi karena ketidakadapastian dari bangsa koloni saat itu.

Penyebab Konflik Indonesia & Malaysia (Analisa Lengkap)

Konflik antar negara tetangga sangat lumrah terjadi, karena setiap aktivitas kedua negara di berbagai bidang selalu beririsan dan bergesekan. Kita sering mengenal berbagai konflik antar negara yang berdekatan, misalnya saja konflik korea utara dan korea selatan, dulu konflik jerman barat dan jerman timur. 

Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas konflik politik yang dialami bangsa kita Indonesia dengan negara tetangga yakni Malaysia. Konflik kedua negara ini selalu berulang, memanas, mereda, dan memanas lagi tanpa henti. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami apa sih penyebab utamanya dari konflik politik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Berikut ini ulasan lengkapnya. 

Konflik Politik di Timur Tengah (Analisa Faktor Penyebab Konflik)

Sepertei sudah dijelaskan sebelumnya, konflik akan senantiasa terjadi dalam setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas politik. Hubungan politik dalam negeri ataupun luar negeri pun tak terlepas dari yang namanya konflik, konflik politik sebagian besar disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang antar kelompok dalam melihat suatu persoalan. 

Fenomena Konflik politik antar negara di abad milenium ini ditandai dengan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, publik dunia mengenalnya dengan fenomena "Arabian Springs". Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tuntas tentang bagaimana terjadinya konflik politik di timur tengah, serta menganalisa apa faktor penyebab konflik politik yang terjadi. 

Kebutuhan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat tercipta setelah kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Dunia sudah memasuki era modern, arus globalisasi sudah tidak dapat dibendung lagi. Hubungan antar negara telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap negara jika ingin mempertahankan eksistensi dan memajukan negaranya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa konflik di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi di berbagai negara. 

Menurut Carl J Friedrich "POLITIK" merupakan suatu upaya atau cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan. Politik juga dapat diartikan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Kehidupan berpolitik tak pernah lepas dari kehidupan sosial suatu negara. Masyarakat di Timur Tengah dengan didominasi oleh bangsa arab mengakibatkan kultur pemerintahan yang ada di negara tersebut sebagian besar adalah diktator. Salah satu faktor historis karena di wilayah tersebut yang dahulu bersistem kekerajaan.

Situasi yang sekarang terjadi di beberapa negara Timur Tengah ternyata juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi di berbagai negara lain seperti Indonesia. Ada dua dampak yang dirasakan oleh Indonesia -dampak langsung dan tidak langsung. Kehidupan ekonomi suatu negara memang tidak pernah lepas dari hubungan antar negara. Hubungan antar negara diwujudkan dalam hubungan keilmuan, sosial, politik, diplomatik, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan. 

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Politik di Timur Tengah (Fenomena Arab Springs)

Setiap negara tidak pernah lepas dari kehidupan politik. Ibarat ada gula ada semut maka di mana ada masyarakat, di situ selalu muncul kekuasaan. Kehidupan politik suatu negara berjalan dinamis dan senantiasa bergejolak dari waktu ke waktu. Hal inilah yang membuat beberapa negara di Timur Tengah sekarang sedang mengalami pergolakan politik. Berikut beberapa faktor munculnya pergolakan di negara-negara Timur Tengah: 

1. Kepemimpinan yang dictator

Negara- Negara Timur tengah yang menganut system politik “a-demokrasi”(untuk tidak menyebut “totaliter”, “otoriter” atau “dictator”) seperti diketahui pada umumnya rezim-rezim di dunia arab meraih kekuasaan melalui alternative, karena warisan (monarki) atau kudeta militer.  

Sebagian besar negara yang berkonflik memiliki pemimpin yang cenderung diktator sehingga warga negara merasa tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Hal inilah yang membuat ada dorongan kelompok untuk menyampaikan aspirasinya. Jika melalui cara yang formal dan legal tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintahnya maka cara radikal dengan melakukan unjuk rasa merupakan cara yang menurut sebagian warga negara akan mendapatkan tanggapan yang pasti dari negara. Seperti yang dilakukan di Mesir, Libya, irak dan Tunisia.

2. Ideology keagamaan dan ideology politik

Sebagai pusat perkembangan agama dunia timur tengah memiliki khasanah pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Namun dalam dalam batas tertentu, sejarah perkembangan politik keagamaan di timur tengah di warnai oleh gejala konflik dari tingkat yang kontruktif sampai tingkat destruktif. 

Ideology keagamaan  yang menampakkkan gejala konflik dalam adab 20 adalah mazhab besar islam yakni sunni dan syi’ah. Tradisi konflik sunni dan syi’ah sebenarnya sudah terjadi pasca nabi Muhammad saw meninggal dunia. Kulminasi dalam sejarah modern  adalah konflik  iran-irak, di mana iran mewakili tradisi syi’ah dan irak tidak sepenuhnya mewakili tradisi sunni, namun banyak kerajaan sunni memberikan dukungan kepada kerajaan Israel. 

Dalam tingkat  Negara, konflik sunni – syiah juga terjadi  pada beberapa Negara seperti Iraq, iran, arab Saudi dan libanon. Ada yang berupa peminggiran kelompok syi’ah terutama di Iraq, arab Saudi dan ada pula peminggiran kepada kelompok sunni terutam di iran,  atau di bentuk rotasi kekuasaan yang dilakukan  di libanon dimana kelompok keagamaan satu sama lain salin salin membangun aliansi politik. 

3. Konflik antar masyarakat pada konflik timur tengah

Dalam konteks konflik antar masyarakat banyak terjadi di lokasi yang mengalami akskalasi konflik yang sangat tinggi.  Pola ini tidak bias dilepaskan dari persoalan konflik di tingkat negar. Artinya jika suatu negaraa memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Kasus yang memngemuka terjadi daerah palestina , Iraq maupun di Israel. 

Untuk kasus palestina konflik sering terjadi ketika faksi-faksi perlawanan di palestina mendapatkan posisisi yang delematis akibat hasil perundingan yang ditempuh oleh otoritas palestina terhadap Israel. Dalam kasus perjanjian rahisia oslo antara Arafat dengan rabin akhirnya menimbulkan konflik antar masuarakat pelestina sendiri. Demikian pula kasus gaza jerico first yang akan memberikan konfensasi bagi keterlibatan warga palestina uantuk bias bekerja di Israel dengan konfensasi Arafat harus memerangi sayap perlawanan palestina yang lain . kasus semacam ini juga muncul lagi ketika Israel membidani lahirnay struktur perdana mentri struktur pemerintah palestina yang menepatkan Mahmud abbas yang harus berisi tegang dengan kubu Arafat. 

4. Perbatasan

Ada kecendrungan pola konflik perbatasan yang berkembang di timur tengah banyak di sebabkan oleh dua factor: pertama,  factor alamiah yakni  konflik perbatasan yang disebabkan oleh kondisi perbatasaan yang memungkinkan proses migrasi anatar Negara berjalan dengan intensif. Hala ini bias dipahami karena area perbatasan antar Negara tidak dibatasi oleh alam. 

Kedua, artificial yakni konflik perbatasan yang disebabkan oleh adanya perubahaan perbatasan sebelumnya setelah ada kebijakan baru. Salah satu variable yang sangat dominan adalah kebijan pemerintah colonial yang sering kai membuat garis perbatasan dengan menabrak garis-garis perbatasan alamiah seperti etnis, sungai, gunung. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gejala separatism daan irredentisme, yakni sebuah gejala untuk memisahkan diri dari suatu Negara karena perbedaan etnis untuk kemudian bergabung dengan Negara lain yang memiliki kesamaan etnis. Kasus konflik perbatasan antara iran, Iraq, Kuwait, jordania, suria, libanon lebih banyak dikarenakan masalah ini.

5. Ekonomi di timur tengah menjadi konflik timur tengah

Konflik yang terjadi di negara-negara di kawasan Timur Tengah telah memberikan guncangan pada perekonomian global, hal ini dapat kita lihat langsung pada kondisi di pasar modal dengan indikator naik turunnya indeks perdagangan saham gabungan pada seluruh bursa di dunia. Kondisi terakhir yang dapat kita katakan sebagai revolusi ini, terjadi diberbagai negara yang dimulai oleh penggulingan Presiden Ben Ali dari Tunisia dan Presiden Mubarak dari Mesir. Di mana keduanya sudah berkuasa sedemikian lamanya. 

Dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi global ini tentu saja membuat kekhawatiran yang sangat beralasan. Seperti yang kita ketahui bersama kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia termasuk di dalamnya adalah minyak selain minyak nabati dan gandum. Di kawasan Timur-Tengah juga terdapat semacam muatan sakral yaitu adanya kota-kota suci seperti Mekkah, Madinah, Yerussalem, Karbala, dan juga Qom. Dalam batas tertentu fenomena ini kemudian melahirkan tren baru yakni bisnis wisata ziarah ke tempat suci. Mesir di sini sangat memegang peranan penting selaku negara yang dilewati terusan Suez, yang menghubungkan laut merah dan mediterania. 

Dengan terjadinya gejolak di Mesir beberapa saat yang lalu maka terjadi kenaikan harga minyak dunia yang hampir mencapai US$100/barrel. Dan kenaikan harga minyak ini akan terus bertambah dan sulit untuk dikontrol terlebih lagi dengan gejolak yang terjadi di Libya saat ini.

Konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah tentu akan sangat membuat kondisi ekonomi dunia terutama harga minyak sulit untuk diatasi. Disatu sisi kondisi ini telah menimbulkan keresahan bahkan ketakutan bagi semua orang yang bekerja dan tinggal di Timur Tengah. Ribuan orang kini telah meninggalkan Timur Tengah dan kembali ke negara-negara asal mereka. Tidak terkecuali rakyat Indonesia yang bekerja dibeberapa perusahaan di Mesir dan Libya.

Selain itu, apabila krisis politik dikawasan ini berkelanjutan, dapat mengakibatkan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung serta upaya menurunkan harga di sektor pangan dikawasan ini dapat terganggu. Harapan kita semoga kondisi dikawasan ini segera membaik, yang tentunya diikuti pula dengan membaiknya harga pangan.Dan yang paling penting adalah harga minyak yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar di dunia dapat turun dan stabil diharga normal.

Dampak Krisis Timur Tengah terhadap Indonesia, dalam jangka pendek tidak akan berdampak secara langsung terhadap nilai perdagangan Indonesia. Alasannya rasional yaitu, hubungan dagang langsung antara Indonesia dengan Timur Tengah memang sangat kecil. Sejauh ini, pasar ekspor Indonesia lebih banyak mengarah ke kawasan Asia daripada kawasan Timur Tengah.

Akan tetapi gejolak di Timur Tengah dan Afrika Utara mampu mendorong harga komoditas di pasar global, terutama pangan dan energi. Artinya, krisis Timur Tengah meningkatkan risiko dan premi risiko untuk lalu lintas perdagangan barang global, termasuk negara Indonesia. Tidak hanya itu, krisis politik di Timur Tengah juga bisa menyebabkan meningkatnya biaya freight dan asuransi kapal. Kenyataan ini jelas mempengaruhi pasar keuangan dunia, termasuk di Asia, sehingga ketidakpastian pasar di negara-negara Asia termasuk Indonesia akan naik. 

6. Dorongan atau hegemoni  dari negara lain dalam konflik timur tengah

Yang dimaksud dorongan disini dibagi menjadi dua. Dorongan internal dan eksternal. Keberhasilan Tunisia dan Mesir menjadi dorongan internal bagi negara-negara yang ingin melakukan aksi yang sama yang memang internal negara tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Dorongan eksternal adalah dorongan yang memang secara tersembunyi dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan khusus bagi negara yang berkonflik. Hal ini memang perlu analisis yang mendalam tetapi menurut penulis, ada sebagian negara yang memang ada kepentingan Amerika untuk dapat memberikan pengaruh terhadap negara yang berkonflik agar Amerika mendapatkan keuntungan terutama dalam hal minyak bumi. 

Seperti Delegasi pada konferensi perdamaian internasional di Turki telah menyalahkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya di Timur Tengah untuk menciptakan krisis di Suriah. Para peserta dari 23 kebangsaan yang berbeda pada konferensi di Istanbul mengatakan bahwa desain imperialistik  AS, negara-negara Barat tertentu, Qatar dan Arab Saudi merupakan penyebab krisis, kata koresponden Istanbul Serena Shim.

Tamu Konferensi juga menolak setiap intervensi militer asing NATO atau lainnya di Suriah. Alasannya karena terorisme internasional ini terhadap negara saya telah membuat Suriah tidak akan berlutut, kata Tammam Azzam, seorang delegasi Suriah. Dan itu tidak akan berlutut.” Cathy Goodman yang datang jauh-jauh dari Amerika Serikat menunjukkan ketidak puasannya pada apa yang disebut negaranya telah melakukan intervensi di wilayahnya, terutama dalam konflik Suriah.

Amerika Serikat , dengan bantuan sekutu regionalnya, menginvasi dan menghancurkan negara-negara tertentu di kawasan ini karena ingin membangun hegemoninya atas negara  kaya minyak Timur Tengah.”Semua petualangan imperialis Amerika harus didanai oleh uang pajak Amerika dan itu datang langsung dari gaji. Sayangnya, di bawah Presiden AS Barack Obama kami memiliki anggaran militer terbesar dalam sejarah kami. Kami berusaha untuk menghentikan agresi imperialis – dalam semua manifestasi yang berbeda.

7. Perebutan Kekuasaan

Ini yang terjadi akibat ketidak kepuasan warga negara terhadap pemerintah. Bisa dikarenakan kemiskinan, pengangguran dan memburuknya kondisi ekonomi. Faktor-faktor tersebut mampu memunculkan tokoh oposisi baru yang merasa bisa membuat keadaan yang lebih baik. Akhirnya, tokoh akan menggerakkan masa untuk melakukan aksi unjuk rasa sehingga memicu terjadinya konflik. 

Secara umum negara yang berkonflik merupakan masyarakat fasis, yaitu suatu negara yang dikuasai oleh suatu partai diktator yang diorganisasi oleh seorang pemimpin kharismatik. Secara praktis rakyat tidak memiliki peranan dalam segala kegiatan pemerintahan dan merasakan kepuasan dengan menyaksikan kekuatan negara yang maha besar. Meskipun demikian, kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya tidak terfasilitasi oleh negara maka mereka akan menjadi oposisi dan terus menerus menekan negara tersebut untuk berubah. Hal inilah yang membuat konflik yang terjadi dipicu oleh radikalitas dari pemimpin dan membuat beberapa kelompok juga berubah menjadi radikal melawan pemimpin negara. 

Itulah kupasan lengkap tentang faktor penyebab konflik politik yang terjadi di timur tengah. Semoga menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita semua. 

Konflik Politik di Malaysia

Konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat yang dilaksanankan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legeselatif, yudikatif dan eksekutif. Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya,juga prilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

Sejak merdeka pada tahun 1957 hingga saat ini, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) selalu menjadi partai pemenang dan berkuasa di Malaysia. Namun, pada Pemilu 2008 yang lalu, UMNO dikejutkan koalisi partai oposisi—Democratic Action Party, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR)—yang mampu meraih 82 kursi dari total 222 kursi di parlemen. Sebelumnya, UMNO selalu dominan dengan menguasai lebih dari dua pertiga kursi parlemen. Keberhasilan oposisi meraih 82 kursi parlemen dan menang di 5 negara bagian (Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Penang) itu merupakan pukulan telak bagi UMNO. Hal tersebut tidak lepas dari ketokohan Anwar Ibrahim yang mampu menghimpun kekuatan oposisi.

Persaingan politik di Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Melayu dan Islam yang begitu dominan. Budaya Melayu dan pengaruh kerajaan yang masih eksis membuat politik Malaysia menjadi lebih santun dan jarang terjadi demonstrasi yang anarki. Masyarakat Malaysia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis, tidak menjadi penghalang untuk membangun negara yang kuat dan rukun. Budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang dominan menjadi semakin kuat karena faktor kesultanan yang memberi dukungan kepada eksistensi Islam dan budaya Melayu.

Potensi konflik

Potensi konflik politik di Malaysia memang tidak bisa dihindari, khususnya antara UMNO yang dianggap sekuler dan PAS sebagai partai Islam. Kedua partai sama-sama memperebutkan pemilih dari massa Melayu dan Islam. Lebih-lebih pada masa kampanye politik, potensi konflik itu semakin nyata. UMNO sebagai partai sekuler berbasis etnis Melayu mengklaim berkomitmen kuat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan menuduh PAS sebagai partai tradisional yang menghambat kemajuan. PAS sebagai partai Islam mengklaim lebih Islami dan menuduh UMNO banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Sumber konflik kedua partai tersebut adalah isu-isu Islam dengan penafsiran masing-masing. Strategi politik itu wajar mengingat suara pemilih yang mereka perebutkan adalah masyarakat Melayu yang berkomitmen kuat kepada Islam.  Bagi masyarakat Melayu, budaya mereka tak bisa dipisahkan dari Islam. Itu sebabnya, partai-parti yang berbasis Melayu, baik UMNO, PAS, maupun PKR, selalu membawa isu Islam dalam strategi politik mereka. Bahkan, UMNO—baik di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, maupun Najib Razak—memunculkan gagasan baru Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari adalah menegaskan peran utama pengetahuan dalam Islam dan berupaya mencapai sepuluh prinsip utama mulai dari keimanan, keadilan, hingga kehidupan yang berkualitas.

UMNO sebagai partai penguasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjawab berbagai kritik yang dilontarkan PAS terkait dengan kemajuan Islam di Malaysia. Meskipun UMNO sebagai partai sekuler, kebijakan politik UMNO banyak yang mendukung kemajuan Islam. Pemerintah mendirikan Bank Islam, Universitas Islam Internasional, Asuransi Islam, hingga mendukung kemajuan dakwah lewat berbagai dukungan dana dari tingkat desa hingga nasional. Sejumlah tindakan nyata UMNO selama ini tetap dalam bingkai pluralisme sehingga tidak memicu gejolak. Sebagai partai penguasa, UMNO bisa lebih leluasa membuat sejumlah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, apa pun etnis dan agamanya. UMNO yang dominan etnis Melayu tidak hanya mengutamakan pembangunan untuk Melayu dan Islam, tetapi juga bagi etnis China dan India. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme di Malaysia dikelola dengan baik dalam prinsip kesatuan. Bagi PAS sebagai partai oposisi, sejumlah kebijakan politik yang dibuat pemerintah/UMNO hanyalah strategi politik untuk memengaruhi masyarakat Melayu. Menurut PAS, dukungan UMNO terhadap Islam belum menyentuh esensi Islam.

Konflik Malaysia dengan Negara lain

Konflik politik malaysia pada pasca kemerdekaan terjadi pada masalah perebutan atau persangaingan tentang perbatasan wilayah. Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas teritorial. Masalah tersebut timbul akibat kebijaksanaan kaum penjajah (Eropa) yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara. Mereka telah menetapkan batas-batas ini dengan sewenang-wenang dan kadang-kadang tidak jelas. Batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh mereka lebih berdasarkan atas kekuasaan politik yang dirubah menjadi suatu negara. Pertimbangan utama yang mempengaruhi negara-negara penjajah dalam menetapkan batas-batas kekuasaan mereka adalah bentuk fisik, kenyamanan pemerintah, dan kompromi antara aspirasi lawan-lawan mereka.

Karena batas-batas yang ditetapkan tidak jelas, banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda yang menyebabkan garis batas yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka. Negara-negara penggantinya cenderung menerima batas-batas yang ada jika menguntungkan mereka. Jika batas-batas yang ada dianggap tidak menguntungkan, mereka akan mengeluh bahwa batas-batas tersebut telah ditetapkan secara sewenang-wenang oleh para penjajah. Selain itu tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara penjajah dan negara penggantinya makin merumitkan masalah sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara ASEAN baik sebelum maupun sesudah organisasi ini terbentuk. Sengketa-sengketa ini masih mempunyai potensi konflik bagi hubungan intra-ASEAN yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan.

Beberapa Contoh Konflik Politik Malaysia dengan Negara lain :

1. Malaysia dan Singapura telah terlibat dalam sengketa pulau Batu Putih (Pedra Branca) yang beralokasi dekat pantai Johor. Di lain pihak Singapura menuntut pulau Baru Putih berdasarkan kepada pengoperasian the harsburgh Light yang didirikan Inggris di pulau ini dan melaksanakan pengawasan sejak tahun 1840. Pada tahun 1989 Singapura mengusulkan arbitrasi melalui Mahkamah Pengadilan Internasional (The International Court of Justice/ICJ) untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Tetapi belum ada usaha lebih lanjut untuk merealisasikannya.
2. Malaysia dan Philipina sempat mengalami ketegangan karena sengketa Sabah yang berlokasi di bagian utara Pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan hampir mengancam persatuan ASEAN pada awal pembentukanya ketika timbul insiden Corregidor tahun 1968. Filipina menuduh sabah telah dijadikan tempat latihan pemberontak Moro Muslim berkaitan dengan kehadiran sekitar 300 000 pengungsi Filipina di wilayah tersebut. Ketegangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Persiden Marcos melepaskan tuntutan Filipina terhadap Sabah pada KTT (Konfrensi Tingkt Tinggi) ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur.

Itulah kajian kita kali ini tentang konflik politik yang pernah terjadi di negara malaysia. Dari ulasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa konflik dan aktivitas politik itu senantiasa bergesekan tinggal bagaimana saja kita sebagai sebuah bangsa dan warga masyarakat mampu menghadapinya dengan kepala dingin, duduk bersama, bermusyawarah untuk mendapatkan konsensus politik yang win win solution. 

Contoh Konflik SARA di Indonesia

Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari APA ITU KONFLIK? serta beberapa contoh konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang contoh konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. 

Sebagai makhluk sosial, manusia dihadapkan pada interaksi antar individu maupun antar kelompok. Interaksi tersebut terkadang menimbulkan gesekan - gesekan kecil, yang lambat laun akan semakin membesar bilamana konflik yang terjadi tidak mampu diredam dan dikelola dengan baik. 

Di masyarakat, terdapat beberapa jenis konflik yang terjadi mulai dari konflik individu, konflik antar elit, konflik politik, dan konflik yang menyangkut sentimen agama/golongan (kita mengenalnya dengan istilah konflik SARA). 

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA

1. Konflik Antar Suku di Sampit (2001)

Barangkali kerusuhan yang terjadi di Sampit adalah kerusuhan antar suku paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh Warga Madura yang menetap di sana. Versi lain mengatakan jika kedua suku saling membakar rumah dan mengakibatkan Suku Dayak yang memenuhi hampir semua wilayah Kalimantan Tengah murka.

Akibat hal ini, 500 orang dikabarkan meninggal dunia. Dari jumlah itu 100 di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh Suku Dayak. Pemenggalan ini dilakukan oleh Suku Dayak karena mereka ingin mempertahankan wilayah yang saat itu mulai dikuasai oleh Suku Madura. Pihak Kepolisian setempat sebenarnya sudah menangkap orang-orang yang dianggap sebagai dalang dari kerusuhan. Namun setelah ditangkap, Kantor Polisi justru dikepung oleh Suku Dayak hingga Polisi tepaksa melepaskan kembali tahanan. Konflik yang terjadi di tahun 2001 ini akhirnya berakhir setelah setahun berlangsung.

2. Konflik Antar Agama di Ambon (1999)

Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya.

Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Namun muncul sebuah dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu ABRI juga tak bisa menangani dengan baik, bahkan diduga sengaja melakukannya agar konflik terus berlanjut dan mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia jadi memanas hingga waktu yang cukup lama.

3. Konflik Antara Etnis (1998)

Kerusuhan yang terjadi di penghujung Orde Baru 1998 awalnya dipicu oleh krisis moneter yang membuat banyak sektor di Indonesia runtuh. Namun lambat laun kerusuhan menjadi semakin mengerikan hingga berujung pada konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Kerusuhan melebar dan menyebabkan banyak aset-aset miliki etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar karena kemarahan.

Selain menjarah dan membakar banyak hal penting dari etnis Tionghoa. Mereka juga melakukan tindak kekerasan kepada para wanita dari etnis ini. Kasus pelecehan seksual banyak dilaporkan hingga kasus pembunuhan pun tak bisa dihindari. Konflik antar etnis yang terjadi di Indonesia benar-benar membuat negeri ini menjadi lautan darah.

4. Konflik Antar Golongan Agama (Ahmadiyah dan Syiah) (2000-an)

Indonesia memiliki banyak sekali golongan-golongan dalam sebuah agama. Misal Islam ada yang memposisikan sebagai NU, Muhammadiyah, hingga Ahamdiyah. Sayangnya, ada beberapa golongan yang dianggap menyimpang hingga akhirnya dimusuhi oleh golongan lain yang jauh lebih dominan. Konflik yang paling nampak terlihat dari golongan Ahmadiyah yang mengalami banyak sekali tekanan dari kelompok mayoritas di wilayahnya.

Mereka dianggap menyimpang hingga akhirnya diusir, rumah ibadah dan warga dibakar hingga aksi kekerasan lainnya. Jemaah dari Ahmadiyah dipaksa kembali ke ajaran asli dan meninggalkan ajaran lamanya.

Selanjutnya ada kelompok lagi bernama Syiah yang juga ditekan di Indonesia. Kelompok ini dianggap sesat dan harus diwaspadai dengan serius. Sayangnya, masyarakat terlalu ekstrem hingga banyak melakukan kekerasan pada kelompok ini mulai dai pembakaran rumah ibadah hingga pesantren. Hal ini dilakukan dengan dalih agar Islam di Indonesia tidak tercemar oleh ajaran pengikut Syiah.

5. Konflik Antar Golongan dan Pemerintah (GAM, RMS, dan OPM)

Konflik yang terjadi dengan kelompok-kelompok tertentu sering terjadi di Indonesia. Paling heboh hingga sampai di bawa ke dunia internasional adalah masalah dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Konflik ini terjadi akibat banyak dari milisi GAM menginginkan lepas dari Indonesia. Sayangnya pemerintah tak mau hingga adu kekuatan terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini akhirnya selesai setelah muncul sebuah kesepakatan yang salah satunya adalah membuat Aceh menjadi daerah otonomi khusus.

Selain GAM adalah lagi RMS atau Republik Maluku Selatan dan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini menginginkan merdeka dan lepas dari Indonesia. Untuk memenuhi hasrat ini tindakan-tindakan pemberontakan kerap terjadi dan membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Pasalnya gerakan separatis seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi buruk.

Itulah 5 contoh konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia, dan akhir - akhir ini konflik sara mulai berkembang lagi ditandai dengan  kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Semoga kita mampu berkaca dari kejadian konflik SARA di atas, bahwa konflik akan senantiasa menimbulkan kesengsaraan, kesedihan, dan dendam yang berkepanjangan. 

Pengertian Politik Apartheid dan Contohnya

Masih berbicara mengenai konflik, kali ini kita akan membahas tema konflik berkitan dengan isu RAS. Dalam kajian ilmu politik dikenal satu istilah yakni Politik Apartheid. Apa itu? Berikut ini kita akan ulas mengenai Pengertian Politik Apartheid dan Contohnya….