Sistem Ekonomi Politik Indonesia

Teori Politik - Hallo, bagaimana kajian kemarin tentang Pengertian Ekonomi Politik? sudah faham kah? Jika sudah faham kita beranjak mempelajari materi selanjutnya, kini kita akan mempelajari bagaimana sistem ekonomi politik di berbagai negara, baik di asia, afrika, maupun eropa. Namun, tidak lengkap jika kita tidak mulai dari yang terdekat hee, yups kita akan mempelajari tentang bagaimana sistem ekonomi politik di Indonesia. Berikut ini uraiannya ......

Sistem Ekonomi Politik Indonesia - Sistem ekonomi politik di negara  Indonesia  secara normatif legal berada dalam kategori sosialisme. Naskah dalam klausul ekonomi UUD 1945 mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bukan kesejahteraan orang per orang, bahkan kekayaan alam dikuasai negara dan menempatkan BUMN secara strategis. Namun prakteknya pemerintahan orde baru sampai saat ini justru mempraktekkan sistem kapitalisme. Berbagai bentuk rangsangan diberikan kepada kelompok yang paling dinamis di dalam masyarakat yaitu kelompok pengusaha untuk melaksanakan proses produksi dimana faktor modal dan teknologi memegang peranan yang paling menentukan. Jelasnya format sistem ekonomi politik memiliki ide dasar kapitalisme atau liberalisme yaitu sistem ekonomi mekanisme pasar di mana peran negara di kurangi, harga sepenuhnya dikendalikan pada mekanisme pasar. Pada posisi ini pemilik modal besar dan teknologi maju dapat dipastikan memenangkan persaingan dan dominasi pada kaum kapitalis.

Sistem Ekonomi Politik Indonesia  

Tentu telah diketahui bersama bahwa  ekonomi dan politik merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda yang kemudian dikolaborasikan dan memunculkan istilah ekonomi politik. Dalam ilmu ekonomi masih mengadopsi pendekatan ilmu eksaks yang biasanya mengunakan teknikal analisis. Ekonomi dan politik berada ditengah-tengahnya yang biasanya mengunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Namun yang jelas, ekonomi politik pada hakikatnya adalah melihat hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Akan selalu ada motif yang mengiringi perjalanan dibalik keduanya. Tidak jarang kita pernah mendengar besarnya pengaruh politik dalam ekonomi, baik dalam institusi politik maupun  kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik pemerintah dibidang industri sangat besar pengaruhnya terhadap perintisan terhadap perkembangan yang biasa disebut Rostow, tahap tinggal landas, hasil tesis Olson mengatakan bahwa kepolitikan nasional (Institusioanl sclerosis) di suatu negara menyebabkan  merosotnya rata-rata pertumbuhan ekonomi negara itu.

Indonesia diberikan oleh Sang Maha Pemberi sumber daya alam yang kaya dan melimpah, budaya lokal hamper  di seluruh daerah dan suku mengenal nilai nilai adi luhung seperti empati, gotong royong, religius, rela berkorban untuk kepentingan lebih besar, tanpa pamrih, dan menghormati yang lebih tua. Berbekal nilai nilai adi luhung ini sebenarnya ditata sedemikian rupa sehingga budaya lokal yang penuh keberagaman menjadi kesatuan yang utuh. Dominasi negara yang berlebihan adalah refleksi sistem kekuasaan yang otoriter, sebaliknya demokrasi berlebihan diikuti oleh pembenaran diri sendiri membuktikan ketidak berdayaan negara menghadapi keanekaragaman dan dinamika kehidupan sosial. Modal terpenting bangsa adalah aspek manusia sebagai subyek sekaligus obyek utama pembangunan yang harus dikelola dengan semestinya. Ditangan bangsa yang berkarakter kokoh segala jenis kekayaan dan aset yang dimiliki niscaya bisa dikelola secara optimal demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Tetapi rakyat Indonesia  masih kurang bersahabat dengan kemapanan, padahal dalam ideologinya disebutkan bahwakekayaan negera dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, dimana letak kesalahan sistem yang kita bangun? Relatif sulit semua yang di kelolah  pemerintah maju, hampir rata-rata perusahan badan usaha negara rugi dan sulit untuk berkembang, PLN dan pertamina, krakatau still. Nasionalisasi perusahaan tidak mampu menjadikan kita menjadi bangsa yang mandiri, hampir relatif sedikit sekali badan usaha negara kita yang bisa bertahan lama, entah kapan atau bisa jadi basok gulung tikar, ini sangat bahaya ketika ini diambil oleh pasar, maka pengalaman kita ketika menjual indosat, terbukti sekarang pulsa menjadi mahal, karena harga telah didominasi oleh swasta, negara seakan tidak berdaya dalam menghadapi ini semua.  Jika kita bandingkan dengan Cina misalnya, sampai sekarang masih banyak perusaahan negara yang bertahan, dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Indonesia kalau kita lihat secara sepintas sedang menuju neoliberalisme yang tidak lagi terkontrol.

Sekedar mencontohkan adanya kepentingan atau motif politik lebih kuat dari magnetekonomi itu sendiri, artinya ekonomi kerakyatan tersandera oleh politik. Yang membuat RUU migas misalnya di buat oleh Usaid atau bule-bule asing bersama LSM, dari pihak asing dititipkan kata-kata dibeli untuk kepentingan usaha atau bisnis mereka, berkembangnya perusahaan asing di Indonesia tentu akan merugikan  dan berbahaya terhadap migas di negeri ini.  Sedangkan naskah dalam klausul ekonomi UUD 1945 mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bukan kesejahteraan orang per orang, bahkan kekayaan alam dikuasai negara dan menempatkan BUMN secara strategis.

Pengertian Ekonomi Politik

Teori Politik - Hai sobat Politician, kali ini admin akan membahas kajian baru pada artikel ini. Kita akan belajar tentang Ekonomi Politik. Apa sih Ekonomi Politik itu? Bagaimana ruang lingkup kajiannya? Berikut ini uraian lengkapnya....

Ekonomi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Ekonomi berasal dari kata "oikos" yang berarti aturan dan "nomos" yang berarti rumah tangga. Sedangkan politik berasal dari kata "polis” yang berarti  negara atau kota. Berdasarkan maknanya yang secara empiris tidaklah sama, namun dalam perkembangan dunia kedua kata tersebut menjadi hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Tindakan politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi dan sebuah kebijakan ekonomi tidak terlepas pula dari kepentingan politik. Dengan demikian ekonomi politik dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara-negara.

Pengertian Ekonomi Politik

Ekonomi Politik Menurut Ahli 

Definisi ekonomi polotik menurut Balaam merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia

Ekonomi Politik Secara Umum

Biasanya ketika berbicara atau membahas ekonomi maka ingatan akan langsung tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur produksi, komsumsi, distribusi, investasi, ekspor dan impor dan sebagainya yang tentu berbeda ketika membahas politik, istilah kata yang akan ditemukan seperti negara, ideologi, kelompok, pemerintah dan sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangan dunia, kajian mengenai ekonomi politik pun semakin luas. Dengan sengaja atau tidak kedua kata yang secara empiris maupun istilah berbeda tersebut, dipadu-padankan menjadi satu kalimat "ekonomi politik". Sehingga dari kata tersebut muncul kajian baru yang berkaitan dengan kegiatan maupun keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan  masayarakat atau rakyannya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara yang bersangkutan.

Ungkapan Economie Politique yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai ekonomi politik, pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1615 dengan buku terkenal oleh Antoine Montchrétien de: Traité de l'Economie Politique. Physiocrats Prancis, Adam Smith, David Ricardo dan filsuf Jerman, dan sosial teori Karl Marx beberapa eksponen ekonomi politik. Pada 1805, Thomas Malthus menjadi profesor pertama Inggris ekonomi politik, di East India Company College, Haileybury, Hertfordshire. Guru pertama di dunia dalam ekonomi politik didirikan pada tahun 1763 di Universitas Wina, Austria, Joseph von Sonnenfels adalah profesor tetap pertama. Di Amerika Serikat, ekonomi politik pertama adalah mengajar di College of William dan Mary, pada tahun 1784 Adam Smith The Wealth of Nations adalah buku teks yang dibutuhkan

Ekonomi dan politik yang berkolaborasi kemudian kedua istilah ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah seperti dalam dibidang moneter, fiskal dan komersial. Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, sebenarnya terdapat motif dari ekonomi politik, yaitu bahwa di dalam kegiatan ekonomi selalu ada yang namannya motif politik yang tidak bisa di pungkiri. Begitupun dalam kegiatan politik tak jarang terselip secara jelas motif ekonomi. Contoh : Ekspor Cina ke Amerika dikaitkan dengan kepentingan politik, seperti bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka serta merta AS mengancam akan meninjau kembali kebijakan perdagangannya dengan Cina, Indonesia ketika dianggap tidak mengendalikan keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat, IMF langsung menghentikan perundingan pemberian bantuan.

Dilihat dari pendekatannya, ekonomi memiiliki sifat yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan bahwa politik dan ekonomi adalah satu hal yang berbeda. Ini berangkat dari pemikiran bahwa pasar dapat memperbaiki sendiri bila ada kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Pandangan ini menekankan bahwa ekonomi harus berdiri diluar wilayah-willayah politik karena efektif atau tidaknya sebuah pasar itu diluar campur tangan  pemerintah. Hal ini merupakan khas pemikiran kaum klasik. Namun bila dari sudut pandang bahwa ekonomi adalah perekonomian maka  ekonomi membutuhkan kerangka politik dan instrument hukum di dalamnya. Dengan demikian akan terlihat adanya keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung  bahwa sebuah perilaku para pelaku pasar dalam ekonomi dan ekonomi itu sendiri memiliki hal-hal yang  erat kaitannya dengan politik. Hal tersebut tampak baik dalam bentuk sistemnya, budaya, kerangka teori, intrumen, lembaga-lembaga kepentingan dan lain-lain.

Keterkaitan antara ekonomi dan politik telah jelas dan gamblang karena ekonomi dan politik terutama di dunia kemodernan dan serba canggih saat ini, kedepannya hampir tidak akan ada batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lain. Seperti sistem politik saat ini yang sangat berpengaruh dalam menentukan pola konsep ekonomi yang haru dilaksanakan seperti ambil kasus RRC atau Republik Rakyat China yang secara politik jauh dari kata demokratis secara ekonomi berkebalikan dengan sistem politiknya, teramat kapitalis dan sangat mendukung pasar bebas, atau Singapura yang menganut Liberalisme dalam perekonomian namun secarra politik justru jauh berbeda dari sistem perekonomiannya. Disini penekanan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi memberikan kontribusi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan menggunakan politiklah sebuah sumber daya bisa didistribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrument-instrumen pemerintahan guna mewujudkan cita-cita tertinggi negara yang bersangkutan.