Tahapan Kebijakan Publik merupakan keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara empat unsur yakni masalah atau isu, proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups). sebagai suatu sistem, maka dalam kebijakan publik dikenal tiga unsur penting, yaitu input -- process -- output.
Input merupakan tahapan pertama dalam perumusan kebijakan publik, dimana isu - isu yang sedang berkembang dan menjadi "masalah publik" dikumpulkan, baik berupa tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat, tantangan dan peluang, yang diharapan dapat diatasi melalui suatu kebijakan publik.Setiap isu yang berada di masyarakat timbul karena adanya faktor lingkungan atau suatu keadaan yang melatarbelakangi timbulnya masalah tersebut, maka dari itu tahapan input ini sangat penting sebagai analisa awal dalam perumusan kebijakan.
Process atau disebut juga tahapan pembuatan kebijakan. Proses ini bersfat politis, dimana dalam proses tersebut erlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, situasi konfrontasi dan pertentangan menjadi hal wajar di dalamnya. Dalam tahapan ini, berbagai stakeholders terlibat di dalamnya dan mempengaruhi suatu proses pembuatan kebijakan. Aktor yang terlibat bisa pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerntah (seperti, partai politik, kelompok kepentingan, dan pengusaha-pengusaha).
Output merupakan bentuk nyata dari proses pembuatan kebijakan publik. Output disini berupa serangkaian tndakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu.
Pendapat lainnya, mengemukakan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses kebijakan publik, diantaranya meliputi tahap-tahap berikut ini:
Tahapan ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif - alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang.
Setelah kebijakan publik disahkan, tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikannya di lapangan sesuai target dan tujuan yang telah dirumuskan. Mustopadidjaja (1992) mengemukakan bahwa berdasarkan implementasinya, kebijakan publik dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:
- Kebijakan langsung
- Kebijakan tidak langsung
- Kebijakan Campuran
Monitoring adalah prosedur analsis dari kebijakan yang menghasilakan informasi tentang konsekuensi dari kebijakan publik, yakni berkaitan dengan implementasi dan hasilnya (oucomes).
Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah ada perbedaan sebelum dan setelah kebijakan tersebut dikeluarkan.
Penulis : Yoghi Kurniawan Prathama, S.IP.
Daftar Bacaan:
Mustopadidjaja, AR. (1992). Studi Kebijaksanaan. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
Soetopo, Drs. (1999). Kebijakan Publik dan Implementasi. Jakarta. Lembaga Administrasi
Negara.
Baca Juga : Faktor - Faktor Perumusan Kebijakan Publik
2 comments
Selamat sore, terimakasih artikelnya sangat membantu kebetulan sedang ada tugas mata kuliah ini. oh ia gan, punya teori tentang model-model kebijakan publik gak? kalau ada minta di share ya...
Cukup
Terimkasih sudah berkunjung, mari berdiskusi di blog kami. Kajian Politik itu seru dan dinamis. Jadi, lihatlah disekeliling anda, fenomena politik akan senantiasa kita jumpai.
EmoticonEmoticon