Konflik Politik di Malaysia

Konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat yang dilaksanankan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legeselatif, yudikatif dan eksekutif. Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya,juga prilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

Sejak merdeka pada tahun 1957 hingga saat ini, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) selalu menjadi partai pemenang dan berkuasa di Malaysia. Namun, pada Pemilu 2008 yang lalu, UMNO dikejutkan koalisi partai oposisi—Democratic Action Party, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR)—yang mampu meraih 82 kursi dari total 222 kursi di parlemen. Sebelumnya, UMNO selalu dominan dengan menguasai lebih dari dua pertiga kursi parlemen. Keberhasilan oposisi meraih 82 kursi parlemen dan menang di 5 negara bagian (Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Penang) itu merupakan pukulan telak bagi UMNO. Hal tersebut tidak lepas dari ketokohan Anwar Ibrahim yang mampu menghimpun kekuatan oposisi.

Persaingan politik di Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Melayu dan Islam yang begitu dominan. Budaya Melayu dan pengaruh kerajaan yang masih eksis membuat politik Malaysia menjadi lebih santun dan jarang terjadi demonstrasi yang anarki. Masyarakat Malaysia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis, tidak menjadi penghalang untuk membangun negara yang kuat dan rukun. Budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang dominan menjadi semakin kuat karena faktor kesultanan yang memberi dukungan kepada eksistensi Islam dan budaya Melayu.

Potensi konflik

Potensi konflik politik di Malaysia memang tidak bisa dihindari, khususnya antara UMNO yang dianggap sekuler dan PAS sebagai partai Islam. Kedua partai sama-sama memperebutkan pemilih dari massa Melayu dan Islam. Lebih-lebih pada masa kampanye politik, potensi konflik itu semakin nyata. UMNO sebagai partai sekuler berbasis etnis Melayu mengklaim berkomitmen kuat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan menuduh PAS sebagai partai tradisional yang menghambat kemajuan. PAS sebagai partai Islam mengklaim lebih Islami dan menuduh UMNO banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Sumber konflik kedua partai tersebut adalah isu-isu Islam dengan penafsiran masing-masing. Strategi politik itu wajar mengingat suara pemilih yang mereka perebutkan adalah masyarakat Melayu yang berkomitmen kuat kepada Islam.  Bagi masyarakat Melayu, budaya mereka tak bisa dipisahkan dari Islam. Itu sebabnya, partai-parti yang berbasis Melayu, baik UMNO, PAS, maupun PKR, selalu membawa isu Islam dalam strategi politik mereka. Bahkan, UMNO—baik di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, maupun Najib Razak—memunculkan gagasan baru Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari adalah menegaskan peran utama pengetahuan dalam Islam dan berupaya mencapai sepuluh prinsip utama mulai dari keimanan, keadilan, hingga kehidupan yang berkualitas.

UMNO sebagai partai penguasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjawab berbagai kritik yang dilontarkan PAS terkait dengan kemajuan Islam di Malaysia. Meskipun UMNO sebagai partai sekuler, kebijakan politik UMNO banyak yang mendukung kemajuan Islam. Pemerintah mendirikan Bank Islam, Universitas Islam Internasional, Asuransi Islam, hingga mendukung kemajuan dakwah lewat berbagai dukungan dana dari tingkat desa hingga nasional. Sejumlah tindakan nyata UMNO selama ini tetap dalam bingkai pluralisme sehingga tidak memicu gejolak. Sebagai partai penguasa, UMNO bisa lebih leluasa membuat sejumlah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, apa pun etnis dan agamanya. UMNO yang dominan etnis Melayu tidak hanya mengutamakan pembangunan untuk Melayu dan Islam, tetapi juga bagi etnis China dan India. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme di Malaysia dikelola dengan baik dalam prinsip kesatuan. Bagi PAS sebagai partai oposisi, sejumlah kebijakan politik yang dibuat pemerintah/UMNO hanyalah strategi politik untuk memengaruhi masyarakat Melayu. Menurut PAS, dukungan UMNO terhadap Islam belum menyentuh esensi Islam.

Konflik Malaysia dengan Negara lain

Konflik politik malaysia pada pasca kemerdekaan terjadi pada masalah perebutan atau persangaingan tentang perbatasan wilayah. Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas teritorial. Masalah tersebut timbul akibat kebijaksanaan kaum penjajah (Eropa) yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara. Mereka telah menetapkan batas-batas ini dengan sewenang-wenang dan kadang-kadang tidak jelas. Batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh mereka lebih berdasarkan atas kekuasaan politik yang dirubah menjadi suatu negara. Pertimbangan utama yang mempengaruhi negara-negara penjajah dalam menetapkan batas-batas kekuasaan mereka adalah bentuk fisik, kenyamanan pemerintah, dan kompromi antara aspirasi lawan-lawan mereka.

Karena batas-batas yang ditetapkan tidak jelas, banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda yang menyebabkan garis batas yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka. Negara-negara penggantinya cenderung menerima batas-batas yang ada jika menguntungkan mereka. Jika batas-batas yang ada dianggap tidak menguntungkan, mereka akan mengeluh bahwa batas-batas tersebut telah ditetapkan secara sewenang-wenang oleh para penjajah. Selain itu tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara penjajah dan negara penggantinya makin merumitkan masalah sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara ASEAN baik sebelum maupun sesudah organisasi ini terbentuk. Sengketa-sengketa ini masih mempunyai potensi konflik bagi hubungan intra-ASEAN yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan.

Beberapa Contoh Konflik Politik Malaysia dengan Negara lain :

1. Malaysia dan Singapura telah terlibat dalam sengketa pulau Batu Putih (Pedra Branca) yang beralokasi dekat pantai Johor. Di lain pihak Singapura menuntut pulau Baru Putih berdasarkan kepada pengoperasian the harsburgh Light yang didirikan Inggris di pulau ini dan melaksanakan pengawasan sejak tahun 1840. Pada tahun 1989 Singapura mengusulkan arbitrasi melalui Mahkamah Pengadilan Internasional (The International Court of Justice/ICJ) untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Tetapi belum ada usaha lebih lanjut untuk merealisasikannya.
2. Malaysia dan Philipina sempat mengalami ketegangan karena sengketa Sabah yang berlokasi di bagian utara Pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan hampir mengancam persatuan ASEAN pada awal pembentukanya ketika timbul insiden Corregidor tahun 1968. Filipina menuduh sabah telah dijadikan tempat latihan pemberontak Moro Muslim berkaitan dengan kehadiran sekitar 300 000 pengungsi Filipina di wilayah tersebut. Ketegangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Persiden Marcos melepaskan tuntutan Filipina terhadap Sabah pada KTT (Konfrensi Tingkt Tinggi) ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur.

Itulah kajian kita kali ini tentang konflik politik yang pernah terjadi di negara malaysia. Dari ulasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa konflik dan aktivitas politik itu senantiasa bergesekan tinggal bagaimana saja kita sebagai sebuah bangsa dan warga masyarakat mampu menghadapinya dengan kepala dingin, duduk bersama, bermusyawarah untuk mendapatkan konsensus politik yang win win solution.